DRAMA POLITIK ANWAR IBRAHIM VS MAHATHIR MUHAMMAD

Dunia politik ialah dunia yang keras. Tidak ada kawan. Tidak ada pula lawan. Yang ada hanyalah kepentingan. Kalau saling memberi manfaat maka boleh jadi itu adalah kawan. Namun ketika tidak lagi memberi manfaat atau sudah tidak bisa membantu mewujudkan keinginan atau malah menghambat jalan itulah musuh.

Agaknya hal itu yang menimpa Anwar Ibrahim. Hubungannya dengan Mahathir Muhammad boleh jadi bukan hubungan persahabatan namun lebih kepada kepentingan. Ketika Anwar tak lagi bisa memberikan manfaat dan justru menghambat karier politik selanjutnya bukan hal ynag sulit bagi Mahathir untuk mendepak Anwar dari jajaran kabinet. Tak hanya cukup sampai disitu, Mahathir juga melakukan serangkaian manuver-manuver dan mempengaruhi petinggi-petinggi di United Malays National Organisation (UMNO) untuk mendepak Anwar dari jabatan ketua Sayap Pemuda UMNO dan membuang Anwar ke jalanan yang akhirnya menjadi santapan pengadilan yang sama sekali tidak mencerminkan kedailan.

Ada apa dengan Anwar? Sebagai orang awam kita layak bertanya. Bagaimana mungkin seorang anak kesayangan dalam waktu kurang dari 24 jam tiba-tiba saja menjadi anjing gelagak yang terus diburu orang karena kudisan dan terus saja menggonggong menyuarakan suara yang diyakini sebagai suara keadilan?

Apa yang dialami oleh Anwar memang layak disebut sebagai konspirasi politik. Siapa sangka usaha Anwar untuk membersihkan partai dan kabinet yang ditinggal cuti dua bulan oleh Mahathir dari unsur-unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) malah menggiringnya ke bui  dengan tuduhan KKN! Sungguh sangat ironis! Seorang pejuang ditikam dengan perjuangan sendiri.

Langkah-langkah Anwar untuk memerangi koruptor kemungkinan besar menimbulkan kebencian yang bergelora terutama dari orang-orang yang telah disingkirkannya semisal Zainab-bendahara pergerakan UMNO-, Habshah Osman,  dan Menteri Besar Selangor, Muhammad Muhamad. Kebencian, dendam, juga sakit hati itu agaknya yang mendorong orang-orang yang dirugikan kepentingannya dengan keberadaan Anwar membentuk koalisi dan menyusun drama konspirasi untuk menggulingkan suami Wan Azizah Wan Ismail itu dari kedudukan sebagai Menteri Keuangan juga deputi Perdana Menteri.

Mahathir Muhammad layaknya Pandhita Durna hanya diam dan berpangku tangan  melihat kemelut antara anak-anaknya meskipun akhirnya secara terangan-terangan memihak kurawa Malaysia dan berusaha menjerusmuskan Anwar-sang Werkudara- ke jurang keterpurukan. Mahathir juga layak dicurigai sebagai sutradara dan aktor dalam drama penggulingan yang berlangsung kurang dari satu malam tersebut. Anwar boleh jadi memang anak kesayangannya dan menjadi kebanggaan melebihi Razaleigh, Najib, dan Abdullah Badawi, ”anak-anak Mahathir” lainnya, namun ketika anak kesayangan tersebut justru mengancam kedudukannya sebagai Bapak atas semua orang di negara yang pernah dikuasai Inggris tersebut bukan hal sulit bagi Mahathir untuk mendepak sang anak dari kursi emas. Lebih lagi ketika sang anak kesayangan menang pamor dan ”ngeyel”. Sebagai mana diketahui, setahun sebelum krisis ekonomi 1997 yang melanda semua negara Anwar menerbitkan buku yang berjudul The Asian Renaissance  yang berisi tentang demokrasi dan hak-hak asasi manusia dalam era pasar bebas. Tidak hanya itu, setahun setelah krisis Anwar tetap mempertahankan kebijakannya bahwa satu-satunya jalan bagi Malaysia untuk keluar dari krisis ialah penghematan besar-besaran dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur KKN bukannya dengan menerapkan kebijakan moneter sebagaimana yang disarankan oleh Mahathir.

Di depak dari kursi emas ternyata tidak membuat Anwar jera. Bukannya diam dan menangisi pemecataanya pada tanggal 2 September 1998 tersebut, bapak berputra enam anak tersebut justru mempersiapkan tuntutan atas pemecatan yang tidak hormat. Tidak hanya itu, Anwar juga mendalangi serangkaian aksi demonstrasi menuntut reformasi di semua bidang terutama bidang pemerintahan dan keuangan. Langkah-langkah Anwar tersebut tentu saja membuat Mahathir sekaligus terancam kedudukannya karena pasca pemecatan Anwar mendapat banyak sekali dukungan dari rakyat yang agaknya telah menyadari bahwa saatnyalah bagi Malaysia untuk berubah tidak lagi dipimpin oleh  Mahathir-kakek yang telah uzur dimakan usia-. Bersama dengan orang-orang yang telah disingkirkan Anwar juga Menteri Perdagangan Dalam  Negeri dan Masalah Konsumen Malaysia, Megat Junid Megat Ayon, Mahathir merancang sebuah drama lagi. Tidak cukup dengan tuduhan korupsi, Mahathir pun menyarangkan tuduhan selingkuh dan homoseksual kepada Anwar Ibrahim hingga pada akhirnya Anwar diseret ke pengadilan dengan lima tuduhan korupsi dan lima tuduhan selingkuh serta sodomi dan diancam dengan hukuman enam tahun penjara.lagi-lagi, usaha Mahathir tersebut justru malah merugikan dirina sendiri serta kroni-kroninya. Bukannya semakin merebut simpati dari masyarat, Mahathir justru malah harus melihat kenyataan bahwa masyarakat ternyata lebih memilih Anwar terbukti dengan maraknya demonstrasi menuntut pembebasan Anwar juga banyaknya dukungan luar negari semisal Amerika Serikat dan Filipina agar Mahathir memberikan Amnesti kepada mantan deputinya tersebut. Tak kalah akal, Mahathir menjalin hubungan dengan kepala keplisian, Rahim Noor untuk membungkam Anwar. Namun tindakan Mahathir tersebut lagi-lagi tidak cukup untuk membungkam mulut Anwar dan memojokkannya sebagai seorang pesakitan. Anwar yang diwakili oleh istrinya, Wan Azizah Wan Ismail, tidak tanggung-tanggung membentuk partai politik yang diberi nama Partai Keadilan Nasional (PKN) untuk menjegal langkah Mahathir dalam pemilu 1999 yang diyakini sebagai muara semua kemelut politik yang tengah terjadi di Malaysia.

Becik ketitik ala ketara. Mahathir boleh saja berhasil menjegal Anwar dalam pemilu 1999 dan menempatkannya sebagai seorang pesakitan meskipun dengan bukti-bukti yang cacat hukum-apa mau dikata, sudah menjadi rahasia umum bahwa pengadilan sudah tidak lagi mencerminkan keadilan dan hanya menjadi alat penguasa untuk melegalkan pemerintahan-namun pada akhirnya kebenaranlah yang berbicara. Harusnya Mahathir dan kroninya-kroninya berpikir ulang sebelum melempar tuduhan selingkuh dan homoseksual kepada Anwar. Harusnya mereka sadar sebelumnya bahwa Anwar mengawali karier politiknya dengan memimpin Lembaga Swadaya Masyarakat Belia Islam Malaysia, dosen kajian Islam, dan yang paling penting Anwar ialah seorang Islam yang taat- saking taatnya Anwar, pemimpin-pemimpin Islam Malaysia pun bahkan takut kalau  Anwar memimpin Malaysia boleh jadi Anwar akan membelokkan negara menjadi negara Islam-sehingga ayal bagi Anwar untuk melakukan tindakan selingkuh dan sodomi. Hal itu diperkuat dengan pengakuan Azizan dan Ummi bahwa mereka melemparkan tuduhan sodomi dan perselingkuhan karena ditekan Mahathir dan dijanjikan memegang proyek besar. Anwar kini telah bebas meskipun belum sepenuhnya menduduki jabatan politik karena masih dituduh kuat terlibat korupsi tahun 1998. Hal tersebut semakin memperkuat bukti bahwa langkah-langkah Mahathir untuk memecat Anwar Ibrahim dan segala macam dakwaan yang dilayangkan kepada Anwar lebih kepada konspirasi politik Mahathir dan kroni-kroninya untuk menjegal Anwar dalam pemilu 1999.

Kalau boleh saya katakan, konspirasi-konspirasi politik menjegal Anwar dimulai dengan pemecatan Anwar 2 September 1998, tuduhan korupsi dan penimbunan kekayaan melebihi 60 miliar oleh Anwar dan kroni-kroninya, dugaan bahwa Anwar membersihkan kabinet dengan cara menempatkan kroni-kroninya di jajaran kabinet dan aspek-aspek lainnya, tuduhan sodomi terhadap Azizan Abubakar dan perselingkuhan dengan Ummi Hafilda Ali. Konspirasi politik tersebut, menurut saya, juga lebih kepada ketakutan Mahathir dan kroni-kroninya terhadap Anwar yang  merugikan kepentingan mereka. Lebih lagi, Anwar mendapat banyak dukungan dan simpati dari masyarakat ketimbang mahathir. Jika hal tersebut dibiarkan secara terus-menerus bukan tidak mungkin Anwarlah pemimpin Malaysia selanjutnya dan arah negara bisa berubah total menjadi negara Islam.

Januari 15, 2008. Tak Berkategori. Tinggalkan komentar.

MENELUSUR JEJAK PERJUANGAN  PI (PERHIMPUNAN INDONESIA)

 

Sejarah Indonesia adalah sejarah pemudanya.

Benedict Anderson

 

Bukan suatu hal yang salah kiranya jika pendapat Benedict Anderson tersebut dikaitkan dengan sejarah panjang panjang Indonesia dimana pemuda selalu menjadi aktor dalam setiap langkah dan peristiwa penting di Indonesia. Herbert Feith, salah seorang tokoh yang juga mengkaji tentang Indonesia, juga menyatakan bahwa bahwa pemikiran politik modern (pemuda) diawali dengan bangkitnya nasionalisme modern. Hal itu dimulai antara tahun 1900-an dan 1910-an dengan munculnya sekelompok mahasiswa dan cendekiawan muda yang memandang dunia modern sebagai tantangan terhadap masyarakat dan menganggap mereka sebagai pemimpin potensial di masa yang akan datang.[1]

Meminjam kata-kata Emile Durkheim, nasionalisme, mulai era 1900-an dan 1910-an itulah nasionalisme berkembang menjadi agama baru sehingga dalam tahun-tahun 1920-an, jumlah mereka (pemuda) meningkat agak pesat. Begitu pun halnya dengan alienasi mereka terhadap kekuasaan kolonial.

Adalah PI (Perhimpunan Indonesia), salah satu kelompok organisasi pemuda yang turut mewarnai sejarah pergerakan nasional Indonesia. Berbeda dengan organisasi kepemudaan lainnya, organisasi yang lahir dengan nama Indische Vereniging tersebut, tidak lahir dan tumbuh di Indonesia, melainkan di Den Haag, Belanda.[2]

Sejarah dan eksistensi PI penting untuk dibicarakan. Tidak saja karena organisasi ini merupakan pelopor gerakan radikalisme di kalangan pemuda dengan semboyan terkenal mereka “Indonesia merdeka, Sekarang!” tetapi juga keberanian mereka mengubah konsepsi Indonesia. Tidak lagi sebagai ikatan geografis maupun antropogis untuk menyebut suatu wilayah kekuasaan Belanda yang terkenal dengan rempah-rempahnya: Hindia Belanda, Indonesia, oleh PI, telah diubah menjadi suatu konsepsi politik. Sayangnya, PI cenderung dilupakan dari memori kolektif bangsa Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh Taufik Abdullah (Sartono Kartodirdjo, 2005:XVII), konsepsi manifesto politik cenderung dianggap sebagai mitos bangsa. Kecenderungan, berbicara tentang pergerakan pemuda ataupun nasionalisme serta persatuan dan kesatuan bangsa adalah berbicara tentang tentang Sumpah Pemuda 1928. Sama sekali tidak menyinggung PI yang jelas-jelas menjadikan “Indonesia” tidak lagi sebagai sebatas pengakuan fundamental –bangsa itu sesungguhnya masih dalam pembentukkan- melainkan sudah menjadi realitas nyata. Ahmad Syafii Maarif bahkan menyatakan bahwa keputusan pemerintah menjadikan tanggal 20 Mei sebagai hari kebangkitan nasional  untuk memperingati hari kelahiran Boedi Oetomo adalah ahistoris dan cacat. Guru besar Sejarah tersebut juga mengungkapkan bahwa manifesto politiklah yang seharusnya dijadikan sebagai penanda kebangkitan nasional Indonesia.[3]

Tidak bermaksud untuk menggugat pemalsuan sejarah bangsa, tulisan di bawah ini hanya sekadar untuk mengingatkan kembali mengenai PI utamanya menyangkut tentang manifesto politik dan eksistensi perjuangan PI dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia.

 

Indische Vereniging

Berdirinya PI berawal dari didirikannya Indiche Vereniging tahun 1908 di Den Haag, Belanda. Organisasi ini bersifat moderat dan berperan sebagai perkumpulan sosial mahasiswa Indonesia di Belanda untuk memperbincangkan masalah dan persoalan tanah air. Sartono Kartodirdjo (1993:149) menyatakan bahwa kelahiran organisasi sosial di kalangan pemuda Indonesia yang tidak lain merupakan produk Politik Etis van Deventer tersebut kecenderungannya lebih sebagai perasaan senasib dan sepenanggungan sebagai minoritas di tengah-tengah masyarakat asing. Oleh karena itu, dengan melepas semua atribut etnis mereka (pemuda) bergaul, berkumpul, dan bersatu.

Memasuki  tahun 1913, ditandai dengan masuknya tokoh Indische Partij yakni Ki Hajar Dewantara, dr. Cipo Mangoen Koesoemo, dan Douwes Dekker, arah Indische Vereniging berubah. Sartono Kartodirdjo dalam Pengantar Sejarah Indonesia Bari: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme mengungkapkan bahwa perubahan arah sikap Indische Vereniging  tersebut dilatarbelakangi  oleh adanya kesadaran bahwa aristrokat merupakan suatu alat bagi Belanda mengeksploitasi Hindia Belanda. [4]

Di bawah kepemimpinan Iwa Koesoema Soemantri, Indische Vereniging mengukuhkan tiga asas pokok utama organisasi. Ketiga pokok organisasi tersebut ialah Indonesia menentukan nasibnya sendiri, kemampuan dan kekuatan sendiri, serta persatuan dalam menghadapi Belanda. Selanjutnya, organisasi yang juga bergerak lewat surat kabar Hindia Poetra tersebut seringkali mengadakan perbandingan. Ada empat hal yang senantiasa dibahas dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Indische Vereniging. Pertama, kehidupan ekonomi bagi negara merdeka. kedua, tindakan tidak adil Belanda di Hindia Belanda. Ketiga, perubahan struktur pemerintahan Indonesia sebagaimana yang dijanjikan dalam dalam November Bilofte. Keempat, Deklarasi Of Human Right yang berisi tentang kekebasan suatu bangsa untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri.

Memasuki tahun 1923, Douwes Dekker, memberikan saran penting bagi Indische Vereniging. Menurut pentolan Indische Partij tersebut, kata-kata belanda dalam yang melekat dalam nama organisasi kemahasiswaan pemuda-pemuda yang belajar di Belanda tersebut kecenderungannya menyisihkan pemuda-pemuda tersebut sebagai sekelompok yang terasing dan inklusif. Oleh karena itu, demi memberikan kesan eksklusif, nama “Indische Vereniging” diubah menjadi PI (Pehimpoenan Indonesia-dalam ejaan sekarang: Perhimpunan Indonesia). Perubahan nama organisasi juga diikuti dengan perubahan arah gerakan organisasi. Tidak lagi sebagai organisasi sosial, PI lebih cenderung berhaluan politik. Hal ini sebagaimana termahtub dalam manifesto politik PI. Tidak hanya itu, semangat nasionalis pun bangkit ditandai dengan perubahan nama corong PI dari nama semula Hindia Poetra menjadi  Indonesia Merdeka dengan semboyan terkenal “ Indonesia Merdeka, sekarang!”.

 

Manifesto Politik PI

SUMPAH PEMUDA

Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia

Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa sat, bangsa Indonesia

Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia

 

Tujuh puluh sembilan yang lalu, rumusan resolusi hasil pemikiran Moh. Yamin tersebut dibacakan Sugondo, ketua konggres, dalam Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini menandai ikrar kesatuan nusa bangsa, dan bahasa: Indonesia, sekaligus menanggalkan seragam etnis di kalangan pemuda. Akan tetapi (siapa sangka), dari kacamata sejarah, pengakuan akan keseragaman yang selalu didengung-dengungkan (orang) sebagai salah satu tanda kelahiran kesadaran persatuan pemuda tersebut cacat. Terlambat tiga tahun. Pada tahun 1925, PI telah terlebih dahulu mencanangkannya. Bahkan telah merumuskan konsepsi mengenai keindonesiaan. Hal ini dapat disaksikan dari kesaksian Ali Sastroamidjojo dalam oto biografinya.

Kesadaran kebangsaan saya baru sampai pada taraf kesukuan Jawa. Dari sebab itu turut mengalami saat-saat peralihan radikal dalam perkembangan Indische Vereniging ….. Indische Vereniging yang terjadi di Den Haag itu menyebabkan perubahan mental yang radikal pula di dalam jiwaku. Dengan segera menipislah perasaan kesukuan Jawa di dalam hatiku. Perasaan dan kesadaran baru segera tumbuh. Saya mulai sadar bahwa saya tidak termasuk golongan suku Jawa, melainkan sebagai sebagian daripada suatu bangsa besar, ialah bangsa Indonesia! sebagai bangsa Indonesia itu, saya bukan inlander, inheemse atau bumi putera lagi, melainkan orang Indonesia yang mempunyai tanah air dengan nama baru: Indonesia!….. segala pikiran dan perbuatan kami yang sedang belajar di berbagai universitas di negeri Belanda ditujukan kepada mencapai realisasi daripada perasaan dan kesadaran keindonesiaan itu.[5]

 

Selain memaklumkan nama organisasi yang baru, peringatan ulang tahun Indische Vereniging XV juga ditandai dengan perubahan kepengurusan. Di bawah ini merupakan stuktur  kepengurusan PI per 1923[6].

Ketua                     : Soekiman Wirjosandjojo

Wakil Ketua           : Mononutu

Sekretaris I : Soerono

Sekretaris II           : Soenarjo

Bendahara I            : Moh. Hatta

Bendahara II          : Moh. Masif

Komisaris               : Amir, Boediharto, Moh. Joesoef

 Peringatan ulang tahun organisasi tersebut  sekaligus menginventaris permasalahan-permasalahan dasar  menyangkut eksistensi Hindia Belanda. Ada tiga masalah dasar yan berhasil diinventaris. Pertama, hanya Indonesia yang bersatu serta mengenyam perbedaan yang mampu mematahkan kekuatan penguasa yang menjajah. Tujuan bersama, ialah pembebasan Indonesia berdasarkan kesadaran dan bertumpu pada kekuatan aksi masa nasionalis. Kedua, dalam setiap masalah tata negara kolonial yang mendomonasi ialah perlawanan kepentingan antara penjajah dan yang dijajah. Ketiga, keikutsertaan semua lapisan masyarakat dalam perjuangan pembebasan yang mendominasi dalam perjuangan ilah bnerlaannya kepentingan yang menjajah dan yang dijajah.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut diatas, maka muncul pernyataan PI yang akhirnya dikenal sebagai manifesto politik PI. Pernyataan tersebut berbunyi sebagai berikut:

1.      Masa depan bangsa Indonesia hanya semata-mata yang dalam pembentukan struktur pemerintahan sendiri dapat dipertanggungjawabkan oleh bangsa Indonesia

2.      Untuk mencapai cita-cita itu setiap orang menurut kemampuan serta memurut kekuatan serta kecakapannya diusahakan tanpa bantuan pihak manapun

3.      Untuk mencapai tujuan bersama itu esmua unsur atau lapisan masyarakat perlu bekerjasama seerat-eratnya.

Peran PI dalam pergerakan nasional Indonesia dapat dilihat dari keberhasilan rencana kerja yang disususn oleh PI. Adapun rencana kerja yang telah berhasil tersebut ialah sebagai berikut:

1.      Melancarkan propaganda secara intensif dasar-dasar PI (baca: manifesto politik) terutama di Indonesia

2.      Menarik perhatian dunia internasional terhadap permasalahan Indonesia

3.      Meningkatkan pehatian para anggota terhadap persoalan internasional.

 

Manifesto politik yang dideklarasikan oleh PI telah berhasil menempatkan PI di atas organisasi-organisasi lainnya. Identifikasi masalah kolonial secara tegas dan tajam telah memungkinkan PI merumuskan tujuan politiknya yang radikal dan revolusioner. Selain itu, himbauan PI atas solidaritas nasional semakin memperkuat kedudukan organisasi tersebut sebagai pemimpin pergerakan. Oleh karena itu, otoritas PI dalam berbagai organisasi pun tidak kecil. Hal iti misalnya tampak dari kesepakatan PI dengan PKI (Partai komunis Indonesia). pertama, PKI mengakui dan tunduk kepada pimpinan PI serta berjanji tidak melakukan oposisi terhadap usaha-usaha PI. Terakhir, PI sebagai partai nasional bertanggung jawab penuh atas perjuangan nasional. [7]

Tidak saja melakukan perjuangan di Indonesia, di kalangan internasional pun PI memainkan perannya dengan melakukan propaganda bagi perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme antara lain dengan menghadiri pertemuan  dari Perkumpulan Studi Peradaban di Paris 1925 dan rapat Liga Antikolonialisme di Brussel 1927. Selain itu, PI juga melakukan kontak dengan All National Congress yang memegang peranan penting dalam perjuangan bangsa India melawan kolonialisme Inggris. Terpenting, PI mulai mengarahkan arah politiknya ke Indonesia dengan membangunkan pelajar-pelajar di Indonesia tentang kesadaran keindonesiaan. Cara yang dilakukan PI ialah dengan “menyusup” organisasi-organisasi pergerakan di Hindia Belanda guna mengembangkan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam mengusir imperialisme.

Tidak hanya berkecimpung di dunia politik, PI juga turut mendirikan SC (Studi Club). Hal tersebut sekaligus untuk menyamaran kegiatan-kegiatan PI dari pengawasan polisi terhadap gerak-gerik PI. SC yang pertama didirikan adalah SC Surabaya yang dipelopori oleh dr. Soetomo. SC yang berdiri Juni 1924 tersebut memiliki dua tujuan utama yakni mendorong kaum terpelajar pribumi ke arah keinsyafan persatuan dan kesatuan serta mengajak kaum terpelajar  untuk bekerja secara konstruksional dengan cara membahas persoalan-persoalan nasional dan sosial Hindia Belanda. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh SC Surabaya antara lain mendirikan Vrouentehuis yakni rumah-rumah yang menampung wanita yang “tersesat” (baca: pelacur) dan Weefschool yakni sekolah yang mengajarkan cara-cara menenun.

Kegiatan-kegiatan SC Surabaya tersebut juga diikuti oleh di kota-kota lain semisal Yogyakarta, Solo, dan Bandung. Pada tahun 1926, ketika PI dipimpin oleh Soekiman, PI mengirimkan pengurus hariannya ke Moskow untuk meminta politik eenheidsfront atau politik front persatuan yang dilangsungkan oleh pihak-pihak komitern di Moskow dengan semboyan “kaum proletar di seluruh dunia, bersatulah”.

Sekembalinya dari Moskow, pengurus harian PI mencanangkan organisasi yang diberi nama Liga Anti Imperialisme pada tahun 1927. Secara bersamaan, dalam tahun tersebut, diadakan konferensi di Brussel mentang imperialisme. Dalam konggres tersebu, PI mengirimkan Moh. Hatta, Nazir Pamuntjak, dan Ahmad Soebardjo sebagai delegasi.

Kontak PI dengan buruh membuat PI dimasukkan dalam daftar organisasi berbahaya bagi pemerintah Hindia Belanda. Dalam tahun yang sama, 1927, pemerintah Hindia Belanda bertindak dan menangkap beberapa tokoh PI sepeti Moh. Hatta, Nazir Pamuntjak, dan Ali Sastroamidjojo. Berhubung terbukti tidak bersalah, ketiga tokoh tersebut dibebaskan tanggal 22 Maret 1928.

Memasuki periode selanjutnya, banyak tokoh-tokoh PI yang berinfiltrasi ke dalam organisasi lain.  Pada akhirnya, dengan dimulainya fase bertahan pasca demonstrasi PKI 1926/1927, bersama organisasi politik pergerakan lainnya, PI berinfiltrasi ke dalam GAPI (Gabungan Politik Indonesia).

Pemalsuan sejarah memang bukanlah hal hal yang asing lagi. Namun kiranya sejarah jugalah yang akan menyurat dan menggurat perjalanan sang waktu. Pun demikian dengan PI. Dilupakan tidakberarti hilang. Dikenang tidak lantas senantiasa terkenang.

 




[1] suara-pemuda.com/?pilih=lihat&id+14-38k. Diakses tanggal 22 November 2007 pukul 20:40 WIB.

[2] Tumbuhnya kaum terdidik di Belanda tersebut tidak bisa di lepaskan dari pengaruh kebijakan Politik Etis hasil pemikiran Conrad Theodore van Deventer, utamanya kebijakan yang berisi tentang kebebasan pendidikan bagi kalangan keturunan aristrokrat Hindia Belanda.

[3] Ahmad Syafii Maarif. Kesaksian Ali Sastro Amidjojo: Gugatan Hari Kebangkitan Nasional. www.suara muslim.net/more.php?id=5601_0_1_0_M. Diakses tanggal 22 November 2007 pukul 20:30 WIB.

Belum jelas kapan manifesto politik PI di deklarasikan. Ali Sastoamidjojo menyebut tahun 1923, Mohammad Hatta tahun 1922, sementara Taufik Abdullah menyebut pertengahan 1923 sebagai waktu pendleklarasian manifesto politik yang menandai lahirnya radikalisme PI.

[4] Sartono Kartodirdjo. 1993. Pengantar Sejarah Indonesia Bari: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 150.

[5]Ahmad Syafii Maarif. Kesaksian Ali Sastro Amidjojo: Gugatan Hari Kebangkitan Nasional. www.suara muslim.net/more.php?id=5601_0_1_0_M. Diakses tanggal 22 November 2007 pukul 20:30 WIB.

 

[6] Sartono Kartodirdjo. 2005. Sejak Indische sampai Indonesia. Jakarta: Kompas. Hlm. 8.

[7] Sayangnya kontrak ini ditiadakan oleh semaun tahun 1926. Alasannya kontrak politik tersebut tidak sesuai dengan pendirian kaum komunis yakni bahwa kaum pekerjalah yang harus menjadi avant guarde (pelopor) dari seluruh rakyat revolusioner.

Januari 15, 2008. essay. Tinggalkan komentar.

KETIKA ANAK ADALAH ASET

Sebaiknya kita berpikir ulang sebelum menjust motif ekonomi sebagai pendorong utama penculikan anak yang kini merajalela  di Indonesia. Perubahan sosial masyarakat yang ditandai dengan budaya instant, mendapatkan segala sesuatu dengan cara yang mudah dan cepat boleh jadi merupakan salah satu jawaban lain atas fenomena yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat. Himpitan hidup yang ditandai dengan semakin sulitnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan menuntut orang untuk bertindak cepat. Minimal untuk mempertahankan hidup. Lebih-lebih di zaman dimana semua harga barang terasa mencekik seperti sekarang ini. Jalan pintas pun akhirnya menjadi pilihan dan tak bisa dihindarkan.  Tak bisa tidak, keinginan-keinginan tersebut kemudian mendorong orang melakukan apapun. Legal atau illegal tak lagi menjadi persoalan yang penting. Penculikan terhadap anak-anak salah satunya merupakan  jalan pintas untuk menuntaskan lilitan hidup.

Kenapa harus anak-anak? Adanya mainstream masyarakat bahwa anak adalah aset orang tua juga agaknyalah yang melatarbelakangi tindakan yang beberapa bulan ini santer dan mewabah di Indonesia. Selayaknya bisnisman, orangtua manapun tidak akan rela asetnya direbut dan dikuasai oleh orang lain. Lebih-lebih jika penguasaan aset tersebut dijadikan si pencuri, dalam hal ini penculik, untuk menjatuhkan atau memperburuk keadaan si bisnisman. Dalam hal ini, tampak jelas bahwa anak bisa jadi dijadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkan orang tua. Hal ini bisa dibuktikan dengan beberapa kasus yang akhir-akhir ini terbongkar. Keinginan melampiaskan dendam, sakit hati, utang piutang, dan konflik membuat orang yang termarginalkan karena keempat hal itu berusaha membalasnya lewat si anak. Hal tersebut ditambah lagi dengan kenyataan bahwa anak adalah person yang belum matang dalam masyarakat. Mempermudah sekaligus membantu pelaksanaan tindakan kriminal tersebut.

Penculikan anak adalah kejahatan berat. Tentu saja. Hal ini bisa membawa dampak psikologis bagi anak-anak. Tak hanya bagi anak yang diculik, bagi anak-anak yang belum menjadi korban pun merupakan momok yang paling menakutkan. Dan seperti yang sudah-sudah, penculikan pun kini menjadi pobia tersendiri bagi anak-anak. Ada kecenderungan bahwa anak kemudian takut untuk keluar rumah dan jauh-jauh dari orangtua mereka. Trauma.

Penculikan anak kian merajalela. Kita tak bisa membiarkan hal tersebut berlarut-larut. Kontrol sosial dalam hal ini menjadi faktor yang sangat penting. Tak hanya orang tua, masyarakat pun kini ada baiknya menaruh kepedulian terhadap anak anak. Berhubung lingkungan anak-anak adalah sekolah dan masyarakat, perhatian dari seluruh warga sekolah juga masyarakat sekitar tempat tinggal pun layak untuk ditingkatkan. Tak hanya itu, ada baiknya jika hukum mengenai perlindungan anak diperketat sekaligus diperkuat. Boleh jadi, maraknya kasus penculikan anak lebih dilatarbelakangi longgarnya sistem hukum juga pranata sosial masyarakat. Anak-anak merupakan tanggungjawab bersama. Sudah selayaknyalah kita menaruh kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan mereka. Kalau bukan kita, siapa lagi?

 

Januari 15, 2008. Tak Berkategori. Tinggalkan komentar.

Dinamika Kedudukan Perempuan Indonesia

Banjak orang jang tidak mengerti soal wanita itu soal jang amat penting. Soal wanita adalah soal-masjarakat.

Soekarno

Kekerasan dan perempuan bagaimanakan dua sisi mata uang yang tidak senantiasa bertautan. Penganiayaan, pemerkosaan, pembantaian, hingga perdagangan perempuan seolah bukan suguhan asing. Sedemikian seringnya, hingga seolah sudah menjadi jajanan garing bagi masyarakat.

Reformasi sebagai era baru dalam dunia pemerintahan Indonesia tidak juga membawa angin perubahan yang berarti bagi perempuan. Alih-alih menaikkan harkat dan martabat, sejarah kelahiran reformasi malah meminta tumbal atas perempuan. Laporan tim relawan kemanusiaan Tragedi Mei 1998 menyebutkan bahwa dalam waktu dua hari (12-13 Mei 1998), reformasi telah memakan 168 perempuan sebagai korban perkorsaan massal. Tidak hanya itu, tim relawan kemanusiaan pimpinan Romo Sandyawan tersebut juga mengungkapkan kejahatan terorganisasi terhadap kekerasan yang menimpa perempuan pada masa tersebut.[2]

Sejarah kepemimpinan Megawati Soekarno Putri dalam pemerintahan Indonesia jauh bisa dikatakan mampu mewakili kepentingan perempuan secara keseluruhan. Ketentuan mengenai kuota 30% bagi perempuan dalam pemerintahan, khususnya dalam bidang legislatif, pun terasa jauh panggang dari api. Keterlibatan perempuan dalam pemerintahan semata-mata hanya didasarkan nominal bahwa populasi perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Sama sekali tidak menyentuh kesadaran bahwa politik dan perempuan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Padahal, jika ditilik secara mendalam, jauh ribuan tahun yang lalu, pada tahun 31 SM, sejarah telah mencatat bahwa Meryet Nit dengan kekuatan politiknya mampu mengukuhkan dirinya sebagai penguasa perempuan di Mesir.

Perempuan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:855), merupakan orang yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Irwan Abdullah dalam artikel Dari Domestik ke Publik: Jalan Panjang Pencarian Identitas Perempuan, mengungkapkan bahwa perempuan secara langsung menunjuk kepada salah satu dari dua jenis kelamin, meskipun di dalam kehidupan sosial selalu dinilai sebagai the other sex yang sangat mentukan mode representasi sosial mengenai satus dan peran perempuan.

Dipungkiri maupun tidak, perempuan, dalam masyarakat selalu ditempatkan di bawah laki-laki. Dari masa ke masa, perempuan selalu dikotomikan sebagai warga kelas dua yang keberadaannya tidak diperhitungkan. Tulisan di bawah ini berusaha mengkaji perempuan dari perspektif sosial, ekonomi, politik, dan HAM terutama selama perode pergerakan nasional (1928-1945).

I

Secara biologis, perempuan dan laki-laki memang berbeda. akan tetapi, sebagai makhluk jasmani dan rohani, perempuan dilengkapi dengan akal budi dan kehendak kebebasan yang tidak berbeda dengan laki-laki. Semestinya, berdasarkan hal tersebut, perempuan mendapat perlakuan atau hak yang sama dengan laki-laki. Kenyataannya, perempuan acap diposisikan sebagai warga kelas dua dalam masyarakat. Dikotomi perempuan sebagai warga kelas dua bukanlah hal yang baru dalam masyarakat. Sejarah mencatat bahwa praktek tersebut sudah berlangsung sejak zaman palaelitikum.

Perempuan, Jawa khususnya, selalu didentikkan dengan 3M yakni macak (berhias untuk menyenangkan suami), manak (melahirkan), dan masak (menyiapkan makanan bagi keluarga). Hal ini tidak begitu jauh dengan konsep perempuan Jerman pada masa pemerintahan fasis yang selalu diindentikkan dengan 3K yakni kinder (anak-anak), kuche (dapur), dan kirche (gereja). Terkait dengan hal ini, perempuan bisa dikatakan hanya diposisikan sebagai kanca wingking (teman di belakang) bagi laki-laki. Surat Kartini kepada kepada Stella cukup memperlihatkan bagaimana perempuan hanya dibekali pengetahuan seputar dapur, sumur, dan kasur. Masyarakat sama sekali tidak memberikan kesempatan pendidikan bagi perempuan. Alih-alihditempatkan diposisi yang setara dengan laki-laki, perempuan juga sama sekali tidak dilibatkan dalam politik.

Jalan kehidupan gadis Jawa itu sudah dibatasi dan diatur menurut pola tertentu. Kami tidak boleh mempunyai cita-cita. Satu-satunya impian yang boleh kandung ialah: hari ini atau besok dijadikan istri yang kesekian dari seorang pria! Saya tantang siapa saja yang dapat membantah ini! dalam masyarakat Jawa persetujuan pihak wanita tidak perlu. Ia juga tidak perlu dalam upacara akad nikah….[3]

Kebiasaan menjodohkan anak sebelum yang bersangkutan memiliki pemahaman tentang perkawinan juga merupakan kejahatan sosial masyarakat terhadap perempuan. Pingitan yang diterapkan bagi gadis yang memasuki usia dua belas tahun sebagai persiapan menjelang pernikahan pun tidak ada bedanya dengan belenggu yang memenjarakan perempuan Indonesia.

Poetri Mahardika adalah organisasi perempuan pertama yang memperjuangkan kedudukan perempuan untuk mendapat posisi setara dengan laki-laki. Melalui pers, organisasi perempuan bagian dari Budi Utomo tersebut mengulas tentang perkawinan anak-anak dan permaduan[4].

Memasuki era 1920-an, kedudukan sosial perempuan dalam perkawinan, keluarga, dan peningkatan kecakapan hidup sebagai ibu dan pengelola rumah tangga menjadi titik utama pergerakan perempuan. Terkait dengan hal ini, banyak usaha perbaikan pendidikan kepandaian puteri bermunculan. Kartini, misalnya, tidak hanya mengajarkan kepandaian kerumahtanggaan, dia juga mengajarkan bagaiman menjadi seorang istri dan ibu yang baik. Tidak semata-mata swarga nunut, nraka kathut.

Istri Sedar, organisasi perempuan yang berdiri tanggal 22 Maret 1930 di Bandung, di awal-awal berdirinya juga menitik beratkan pada perbaikan kedudukan sosial perempuan dalam masyarakat. Secara gamblang, Istri Sedar menuntut kesetaraan hak dan kedudukan antara perempuan dengan laki-laki. Hal ini terlihat dari tujuan organisasi yakni “mencapai persamaan hak dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam pergaulan hidup umum di Indonesia berhubung dengan kemajuan sejati dari bangsa Indonesia”. Dalam usahanya mencapai tujuan, Istri Sedar mencantumkan poin pengajaran dan pendidikan berdasarkan pada kemanusiaan dan saling mencintai satu sama lain pada perempuan Indonesia. perihal pendidikan, Istri Sedar berpendapat bahwa pendidikan semata-mata bukan milik laki-laki. Baik laki-laki membutuhkan pendidikan tanpa terkecuali.

Perbaikan kedudukan sosial perempuan dalam politik semakin kuat manakala Istri Sedar membentuk tiga komisi alam organisasi guna mengatasi problem sosial yang dialami oleh perempuan. Ketiga komisi tersebut ialah Komisi Besar untuk Kursus, Komisi Besar untuk Sekolah, dan Komisi Besar untuk Penyelidikan Pekerjaan Perempuan Indonesia. Melalui Komisi Besar untuk Sekolah Istri Sedar memajukan pendidikan nasional bagi anak dan kaum perempuan melalui pendidikan sekolah dan pemberantasan buta huruf seta pelajaran mengenai pengetahuan umum. Selain itu, selain itu, Komisi Besar untuk Sekolah juga mengusahakan pengajaran di tiap cabang Istri Sedar. Adapun materi pengajarannya meliputi bahasa Belanda, kemampuan membaca, menyulam, menjahit, dan keterampilan lain. Nasib buruh perempuan sebagai korban lain dikotomi sosial erempuan merupakan titik pusat dari Komisi Penyelidikan Pekerjaan Perempuan.

Pada tahun 1937, pemerintah mengeluarkan rencana ordononasi mengenai perkawinan. Meskipun baru terbatas rencana, ordonansi yang tesebut mempunyai arti penting bagi kedudukan sosial perempuan di dalam masyarakat. Setidaknya, melalui rencana ordonansi tersebut, perempuan tidak lagi ditempatkan sebagai batur dalam rumah tangga melainkan sepenuhnya manusia. Akan tetapi, tidak semua pasal-pasal rencana ordonansi perkawinan tersebut menguntungkan perempuan. Istri Sedar, misalnya, mengkritik pasal 16, 26, 27, dan 29. Dalam pasal 16, diatur bahwa anak-anak dari perkawinan kedua memiliki hak yang sama dari perkwinan yang sah. Menurut Istri Sedar, pasal tersebut sama sekali tidak memberikan perlindungan kepada istri dan anak-anak dari perkawinan yang sah. pasal 26 yang berbunyi “istri yang telah dicerai dan berada dalam kekurangan tidak dapat diberikan tunjangan lagi” Menurut Istri Sedar juga menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan. Istri Sedar, terkait dengan rencana ordonansi perkawinan yang ditujukan untuk memperbaiki kedudukan sosial perempuan, mengusulkan bahwa penentuan hak perwalian atas anak sebaiknya diserahkan kepada hakim (pengadilan) bukan didasarkan atas hukum adat.

II

Praktek dikotomi perempuan dalam bidang ekonomi sebenarnya telah berjalan ribuan tahun yang lalu yakni sejak zaman palaelitikum. Laki-laki bertugas untuk berburu sementara perempuan di rumah mengasuh anak-anak dan mencukupi kebutuhan keluarga.

Dalam masyarakat Jawa, terdapat doktrin bahwasanya peran pempuan yang utama adalah di sekitar rumah tangga sebagai ibu dan dan istri. Selain itu, perempuan juga digambarkan tidak punya daya berpikir tinggi dan tidak memiliki kemampuan spritual sehingga tidak dapat menduduki jabatan-jabatan yang strategis dalam masyarakat.

Pemerintah Hindia Belanda pun tidak mendikotomikan perempuan. Dengan alasan bahwa perempuan tidak bisa dan tidak seharusnya bekerja untuk mendapatkan upah, pemerintah Hindia Belanda membatasi jumlah tenaga kerja perempuan. Hasilnya, disektor perkebunan misalnya, terdapat kesenjangan yang sangat tinggi jumlah tenaga kerja perempuan dengan laki-laki yakni berbanding 1:10. selain mengalami dikotomi dalam memperoleh kesempatan kerja, perempuan juga mendapat perlakuan yang tidak adil dalam sistem upah di perkebunan. Pengupahan per jam untuk buruh laki-laki berkisar antara 3-4 sen. Hal itu sangat kontras dengan upah yang didapat buruh perempuan dalam perjamnya yakni 2-3 sen. Alhasil, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, perempuan terpaksa mempekerjakan anak-anaknya. Tabel upah buruh perkebunan di perkebunan Sumatera Timur di bawah ini kiranya dapat menjadi bukti lemahnya posisi tawar perempuan dalam bidang ekonomi.

Upah Buruh di Perkebunan Sumatera Timur 1913-1940

dan Sen per Hari

Tahun

Upah Buruh Laki-Laki

Upah Buruh Perempuan

1913

43

33

1920

54

42

1925

52

42

1930

58

44

1935

49

30

1940

52

29

Munculnya organisasi pergerakan perempuan sedikit membawa pengaruh yang berarti dalam meminimaliasasi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Keterampilan-keterampilan yang diperoleh perempuan mendorong perempuan untuk mendapat pengahasilan sendiri tanpa nadah suami dan bekerja di perkebunan. Terkait dengan hal ini, perempuan telah menempatkan diri mereka dalam kedudukan yang lebih baik dibandingkan dengan msa-masa sebelumnya.

Masuknya Jepang ke Indonesia per 1943 menghantarkan perempuan dalam kemerosotan ekonomi. Perempuan ditempatkan sebagai buruh perkebunan juga menjalani tanam paksa jarak.

III

Politik diartikan sebagai suatu kepandaian untuk mengurus negeri. Peran perempuan dalam bidang politik tidak bisa dinafikkan begitu saja. Sejarah telah mencatat bahwa di Mesir Kuno, pada tahun 31 SM telah ada pemimpin perempuan yakni Meryet Nit. Pada tahun 2 SM, muncul Cleopatra yang dengan kharismannya telah berhasil menundukkan laki-laki penguasa dunia. St. Joan of Arch pun tak mau ketinggalan dengan laki-laki. Ia menjadi panglima perang dalam Perang 100 Tahun. Sayangnya, bidang ini pun masih juga melakukan praktek dikotomi terhadap perempuan. Alih-alih dilibatkan dalam setiap pengambilan pendapat, dalam pesta-pesta yan melibatkan khalayak ramai pun perempuan diharamkan terlibat .

Kedudukan perempuan Indonesia di bidang politik pada masa pergerakan nasional mulai bertunas pada tahun 1938 yang ditandai dengan pemberian untuk dipilih (passief Kiesrecht) kepada perempuan. Sehubungan dengan itu, dipilih empat perempuan sebagai anggota Dewan Kota (Gementee Raad). Keempat perempuan tersebut ialah Ny. Emma Puradiredja, Ny. Sri Oemayati, Ny. Sunaryo Mangun Puspita, dan Ny. Siti Sundari Sudirman. Selain dietempatkan sebagai anggota legislatif, perempuan juga dilibatkan oleh pemerintah dalam urun pendapat. Ketika Komii Visman dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1941 untuk menyelidiki keinginan-keinginan Indonesia akan perubahan tatanegara, pemerintah Hindia Belanda memintapendapat kepada dua orang perempuan yakni Ny. Sunarjo Mangunpuspita (menuntut Indonesia berpalemen) dan Ny. Sri Mangunsarkoro (menuntut Indonesia merdeka).

Memasuki Juli 1941, perempuan semakin diperhitungkan dalam politik. Bersama GAPI (Gabungan Politik Indonesia), tokoh-tokoh perempuan pada masa ini menolak rancangan ordonansi wajib militer terbatas yang ditawarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Alasannya, Perang Dunia sudah diambang pintu dan jika poltik wajib militer diadakan maka berarti putra-putra Indonesia yang baru atau sedang dilatih harus berhadapan dengan tentara Jepang yang jauh lebih tangguh dibandingkan dengan tentara Hindia Belanda.

Usaha perjuangan perempuan memperoleh kesetaraan di bidang politik mencapai puncaknya pada detik-detik terakhir pemerintahan Hindia Belanda. Perempuan dengan berani mengeluarkan mosi kepada pemerintah dan telegram kepada Dewan Rakyat yang isinya menuntut hak untuk memilih Anggota Dewan Kota dan Dewan Rakyat diberikan juga kepada perempuan (acktief kiesrecht).

Pada masa Jepang, perempuan hampir tidak dilibatkan dalam proses politik. Hal ini dapat dimengerti karena Jepang sendiri mematikan semua kegiatan yang menjurus ke arah politik. Terkait dengan politik, perempuan semata-mata hanya ditempatkan sebagai alat untuk menyebarkan propaganda Jepang.

IV

Pingitan merupakan salah satu hal yang perlakuan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang paling mencolok bagi perempuan. Tidak dipungkiri, perempuan hanya dijadikan obyek tanpa diberi kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri.

Larangan keterlibatan perempuan dalam perwalian pun tidak ada bedanya dengan belenggu yang terus memenjarakan perempuan sebagai warga negara kelas dua. Pendeknya, sekali-kali, perempuan sama sekali tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka kecap. Pembatasan dibidang ekonomi, sosial, dan politik merupakan implementasi nyata bagaimana perempuan hanya dijadikan imbuh-imbuh dalam masyarakat.

Munculnya organisasi perempuan pada masa pergerakan nasional memang sedikit membawa pengaruh bagi perbaikan HAM perempuan. Gerakan yang dimotori Istri Sedar, misalnya, sedikit menempatkan wanita memperoleh kesetaraan dalam bidang politik.

Pendudukan Jepang bisa dikatakan merupakan potret buram sejarah HAM perempuan. Perempuan, selama pemerintahan Jepang, semata-mata dijadikan obyek seksual. Perkosaan merajalela. Tidak memandang tempat dan waktu. Praktek Jughun Ianfu pun semakin menempatkan perempuan pada posisi yang ringkih.

Kajian mengenai perempuan memang menarik untuk dibahas. Bangsa yang besar semata-mata bukan takdir melainkan ditentukan sejauhmana peran perempuan dalam partisipasi kenegaraan. Seorang pemimpin besar pun tidak serta merta lahir, melalui rahim perempuan pemimpin-pemimpin lahir dan didik. Oleh karena itu, tidak salah kiranya, sebelum memajukan bangsa, akan lebih baik apabila majukan dulu perempuan-perempuan bangsa tersebut!


[1] Latihan menulis tentang perempuan.

[2] Tempo edisi 6-12 Oktober 1998.

[3] Siti Soemandari Soeroto, Kartini, Sebuah Biografi, (Jakarta: Gunung Agung, 1979), hlm.56.

[4] Sejarah kemunculan pergerakan perempuan di Hindia Belanda ditandai dengan gencarnya tulisan pers yang memuat tentang potret buram perempuan Hindia Belanda. Insulinde, Putri Hindia, Wanito Sworo, dan Surat Kabar Poetri Mahardika adalah beberapa media yang digunakan oleh perempuan untuk menyuarakan hak-hak perempuan.

Januari 15, 2008. essay. Tinggalkan komentar.

BOVEN DIGUL

Pengasingan (dalam hal ini pembuangan ke luar), bukanlah hal yang baru di Hindia Belanda. Di abad XX sendiri, Soerantiko Samin, pendiri agama Adam, di buang ke Sumatera Barat pada tahun 1907. Tjipto Mangoenkoesoemo, tahun 1920, dikenai larangan menetap di wilayah penduduk berbahasa Jawa di Jawa tengah dan Jawa Timur, selanjutnya menetap di Banda Neira pada tahun 1927. Semaoen, Tan Malaka, Darsono, Haji Misbach, Aliarcham, dan masih banak lainnya, ditolak menetap di Hindia Belanda atau diwajibkan menetap di beberapa tempat berbeda di bagian timur kepulauan antara tahun 1919 hingga 1926. Baru pada tahun 1927 dan 1940 para interniran[2] diasingkan ditempat yang sama.

Adalah Boven Digul, sebuah wilayah di Papua, bagian dari wilayah administratif Maluku, yang pada akhirnya dijadikan sebagai tempat pengasingan kolektif bagi mereka yang dianggap mengancam keamanan dan ketertiban (rust en orde). Konon, Boven Digul inilah kamp konsentrasi pertama yang lahir di dunia.

 Layaknya dunia hantu ganas, selama empat belas tahun, Boven Digul terus mengancam dan membayang-bayangi gerak aktivis pergerakan. Sejak akhir tahun 1926, menyusul pemberontakan PKI di Banten dan 1927 di Sumetera Barat, hingga tahun 1943, ketika kamp ini ditutup, ribuan aktivis pergerakan di kirim ke Digul. Diantara mereka adalah aktivis dan tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Republik Indonesia (PARI), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Indonesia (PARTINDO), Perhimpunan Muslim Indonesia (PERMI), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), dan Sarekat Kaum Buruh Indonesia (SKBI). Nama-nama yang pernah mendiami tempat ini antara lain Chalid Salim, Najoan, Mas Marco  Kartodikromo, Xarim M.S., Aliarcham, Sardjono, Sjahrir, Hatta, Soenarjo, Mardjono, Sarosan, Djamaluddin Tamin, Daja bin Joesoef, Kandor, Moechtar Loetfi, Ilyas Jacob, Jalaloedin Thaib, Moehidin Nasoetion, Abdoel Hamid Loebis, Jahja Nasoetion, Dawud, Amir Hamzah Siregar, Ahmad Soemadi, Moerad, dan Bernawi Latif.[3]

Sebagai kamp pengasingan era 1930an-1940an, Boven Digul tidak bisa tidak bisa dilepaskan dari sejarah pergerakan rakyat Indonesia. Sayangnya, Digul cenderung di (ter)lupakan dalam memori kolektif bangsa ini. Tulisan di bawah ini berusaha membuka kembali memori bangsa akan Boven Digul sebagai kamp pengasingan yang (konon merupakan kamp pengasingan) pertama di dunia, kehidupan dunia hantu Boven Digul, dan kedudukan Boven Digul dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia.

 

Kamp Pengasingan

Boven Digul merupakan salah satu wilayah gubermen Maluku. Boven Digul (biasa cukup disebut Digul), dikenal sejak diadakan penelitian geologi tahun 1900 dan 1913. (Dan) karena warna tanahnya yang merah, daerah ini juga disebut sebagai Tanah Merah.[4] Kondisi Digul yang 100% terisolasi menjadikan wilayah ini sebagai refensi utama tempat pengasingan bagi mereka yang dianggap mengacam keamanan dan ketertiban (rust en orde).[5] Takashi Shiraishi dalam wawancara langsung tanggal 20 Desember 1996 mengungkapkan alasan pemilihan Digul sebagai tempat pengasingan:

….yang terpenting diperhatikan adalah tempat pembuangan tersebut harus terisolasi 100%. Dan orang yang diutus untuk mencari tempat pembuangan yang baru itu adalah Gubernur Propinsi Maluku. Karena Nugini juga termasuk Propinsi maluku, orang ini mengusulkan Boven Digoel yang paling baik. Atas usulan dari Gubernur Maluku itu Dewan Hindia lalu menentukan Boven Digoel sebagai tempat pembuangan.

Barangkali ada tempat-tempat lain (di Hindia Belanda). Tapi menurut Gubernur Propinsi Maluku, Boven digoel itu ideal sebagai tempat pembangan karena 100% terisolasi. Jaraknya dari muara sungai Digoel 455 Km ke arah hulu, ke pedalaman. Itu sama dengan jarak Jakarta ke Semarang atau dari Amsterdam ke Paris. Tapi semuanya hutan lebat, rawa-rawa yang banyak nyamuk malaria dan di sungai-sungainya banyak buaya. Banyak penduduk aslinya yang masih head hunter atau masih kanibal, masih suka makan orang.[6]

 

Pendirian kamp penngasingan Digul tidak terlepas dari pemberontakan PKI yang pertama meletus di Jawa Barat 12 November 1926. Ketakutan terhadap anggota PKI, partai yang mengikuti internasional ketiga dan bermaksud menggulingkan pemerintahan yang sah dan melawan milik dan kehidupan para pejabat dan melawan keselamatan masyarakat merupakan alasan utama dibutuhkannya kamp pengasingan.

Pendirian kamp pengasingan massal diputuskan pada pertemuan luar biasa dewan Hindia Belanda (Raad Van Nederlandsch-Indie) yang diadakan tanggal 18 November 1926, kurang dari seminggu sejak pemberontakan komunis yang berawal di Jawa Barat. Sidang berikutnya berturut-turut dilanjutkan tanggal 19 November 1926 dan tanggal 24 November 1926. Tanggal 10 Desember 1926 melalui Surat Keputusan Gubernur Jenderal diputuskan bahwa wilayah Sungai Digul dipisahkan dari subdivisi (onderafdeeling) dari Papua Nugini bagian selatan dan dijadikan sebuah pemerintah subdivisi Boven Digul dengan tanah Merah sebagai pusat pemerintahannya. Dengan demikian, Boven Digul pun resmi sebagai tempat pengasingan bagi inteniran rust en orde.

Boven Digul bukanlah sebuah koloni narapidana. Seperti dijelaskan oleh pemerintah Hindia Belanda, pembuangan bukanlah sanksi yang dijatuhkan melalui proses hukum (penal saction) melainkan tindakan administratif, ditetapkan oleh kewenangan istimewa gubernur jenderal, exorbitant rechten, yang bisa menetukan para interni hidup di daerah tertentu. Digul juga bukanlah kamp konsentrasi, sebagaimana yang dikatakan sejarawan Belanda J.M. Pluvier. Hal ini dikarenakan Digul berbeda dengan kamp konsentrasi Nazi dalam hal bagaimana para penghuninya diperlakukan: tidak seorangpun di Digul disiksa atau dibunuh seperti di kamp-kamp konsentrasi Jerman. Pemerintah Hindia Belanda hanya membiarkan para penghuni mati, menjadi gila, atau hancur.[7]

 

 

Dunia Hantu

Adalah Kapten L. Th. Becking, pimpinan kesatuan yang menghancurkan pemberontakan November di Banten, yang ditunjuk oleh gubernur jenderal untuk membangun kamp pengasingan Digul. Pada tanggal 27 Januari 2007, pembangunan kamp tersebut dimulai. Selama dua bulan, pekerja yang terdiri dari dari pasukan dari Ambon serta tawanan pekerja (convict worker) berhasil membangun barak militer, gudang, rumah sakit, stasiun radio, kantor pos, dan tempat mandi besar (badvlot) di aliran sungai bagi tentara dan tawanan.

Rombongan pertama interniran tiba di Digul Maret 1927. Pada mulanya mereka dikumpulkan di Ambon. Rombongan pertama ini terdiri dari 50 pria, 2 diantaranya Cina, 30 anak dan beberapa anak-anak.[8] Kedatangan rombongan interniran pertama tersebut kemudian disusul inteniran lainnya. Sesudah jumlah interniran menjadi banyak (tahun 1928 mencapai 1.1139 interniran), komandan militer mengeluarkna beberapa ketentuan dan peraturan yang harus ditaati oleh para interan. Pertama, setiap orang buangan yang baru tiba harus diperiksa, untuk mengetahui, dia anggota partai atau aliran apa. Kedua, setiap pagi orang buangan harus turut dalam apel/baris, untuk mengetahui orang buangan itu ada atau tidak. Ketiga, setiap orang buangan harus menyatakan bahwa dia bersedia turut serta bekerja dalam usaha pembangunan perkampungan. Keempat, setiap orang buangan yang bersedia bekerja akan diberikan upah 40 sen sehari, dan untuk segala keperluan hidupnya sehari-hari, mereka dapat membelinya di toko pemerintah dengan harga yang sudah ditetapkan. Kelima, setiap orang buangan akan mendapatkan sebuah tikar, sehelai selimut, sebuah kelambu, alat-alat masak serta sejumlah alat perkebunan, secara cuma-cuma dari pemerintah. Terakhir, sebagai penghubung antara para orang buangan dan Komandan Militer Boven Digul, ditunjuk Sardjono, bekas ketua PKI, sebagai ketua kampung.[9]

Oleh pemerintah, interniran diberi kesempatan untuk membuka usaha.dengan adanya kebebasan tersebut, beberapa orang buangan yang berdarah dagang membuka toko-toko di rumahnya. Di antara mereka ada yang membuka warung nasi sederhana, ada pula yang membuka usaha-usaha lain seperti yang tercermin dalam tanda-tanda  di depan berbagai rumah yang bertuliskan ‘Laundress”, “Hair Dresser”, “English Teacher”, dan lain-lain. Selain itu, interniran juga mengisi waktu dengan mendirikan kelompok kesenian dan olahraga seperti kelompok Jazz, opera, ketoprak, pencak silat, sepak bola dan lain-lain. Kehidupan di Digul semakin sulit dengan adanya wabah malaria Zwatwaterkoort atau kencing hitam.

Kehidupan Digul yang keras; penuh nyamuk malaria, panas, lembab, gersang, dan sangat jarang penduduknya ditambah dengan wilayah yang ditebari oleh garnizun militer, penjara, polisi, dan kelompok mata-mata mendorong beberapa orang yang tidak tahan dengan kehidupan Digul berusaha melarikan diri ke Thursday Island. Najoan misalnya, tercatat mencoba empat kali melarikan diri keluar Digul. Sayangnya, dalam percobaannya yang terakhir, ia hilang di tengah rimba. Suasana Digul yang mirip dengan suasana dalam novel “One Hundred years of Solitute”, karya Garcia Marquest, tidak ayal membuat orang-orang yang didigulkan menjadi gila.[10] Soewignyo, seorang buruh kereta api, misalnya menuturkan tentang penderitaan di Digul:

Musuh utama kita di Digul ialah penyakit malaria, apalagi malaria tropika yang mempengaruhi syaraf. Kalau kena penyakit ini, kita bisa lumpuh. Kalau kena yang namanya malaria hitam, air seni kita menjadi kental. Kalau air seni itu masih seperti teh kental saja, kita masih bisa ditolong dengan minum air garam satu liter (kalau sudah kehabisan kina). Tetapi, siapapun yang terken penyakit itu, baik laki-laki maupun wanita, setelah sembuh akan mandul. Sedangkan, jika air seni sudah seperti kopi kental, maka tidak harapan bisa tertolong lagi.

Selain malaria, penyakit lain yang mengancam adalah penyakit syaraf. Artinya, di Digul, banyak orang yang menjadi gila. Ada seseorang, yang kebetulan adik seorang tokoh pergerakan nasional terkenal, yang kalau ketemu dengan siapa saja, lelaki atau perempua, akan diciumnya. Ada lagi yang tiba-tiba berpidato. Tidak peduli apakah ada yang mendengar atau tidak, pokoknya pidato. Saya sendiri juga hampir-hampir menderita penyakit syaraf. Tetapi saya tertolong, setelah seorang kawan saya mengajak saya untuk ikut dalam kelompok ketopraknya…..[11]

 

Secara struktural, interniran di Digul dapat dikategorikan menjadi empat. Pertama, de werkwillinger, para interni yang masuk dalam katagori ini bekerja pada beragam pekerjaan, sebagai kepala kampung dan juru tulis pada kantor pemerintah, perawat di rumah sakit, pekerja dinas pengendali malaria, juru tulis dan kuli di gudang  pelabuhan, pekerja teknik di pusat tenaga listrik dan kantor telepon, dan pekerja di sawah-sawah. Seluruh katagori pekerjaan ini digaji oleh pemerintah. Mereka yang mendapatkan gaji terendah adalah mereka yang bekerja di sawah yaitu dengan gaji 40 sen hari atau f10.50 per bulan. Gaji tertinggi diperoleh juru tulis pada kantor pemerintah yang mendapatkan gaji f90 per bulan. Mayoritas interni mau bekerjasama dengan pemerintah karena keyakinan mereka bahwa bekerja dengan pemerintah berarti semakin memperbanyak kesempatan untuk ke luar dari Digul. Katagori kedua, de eigenwerkzoekenden, pekerja mandiri, terdiri dari para nelayan, petani sayur mayur, pemilik toko dan warung, tukang pangkas rambut, pembuat roti,  tukang jahit, pembuat sepatu, fotografer, dan  guru swasta. Mereka menerima jatah makan, 18 kilogram beras perbulan sehingga mereka mampu menghidupi mereka sendiri. Katagori ketiga terdiri adalah de steuntrekkers, penerima bantuan atau mereka yang invalid, orang dengan penyakit kronis serius seperti malaria atau tuberkolusis, penderita gangguan jiwa, atau mereka yang menjadi gila karena isolasi yang lama. Katagori terakhir adalah de naturalis, ialah interni yang menolak bekerja apapun untuk pemerintah dan menerima jatah makan gratis dalam bentuk barang (in natura) dari pemerintah. Oleh penguasa lokal, kelompok katagori ini dipandang sebagai kaum ekstremis sehingga menjadi target mata-mata. Oleh karena itu, banyak kelompok ini yang ditahan dan dikirim ke kamp pengasingan kedua yaitu tanah tinggi; kamp bagi para overzoenlijken (mereka yang keras kepala).[12]

Pada Juli 1927, ketentuan untuk interniran diubah. Dalam ketentuan baru yang berlaku hingga kamp ditutp, para interni diperbolekan memilih bekerja untuk pemerintah atau tidak; setiap interni diberi tunjangan f0.72 sehari dalam bentuk pangan; dan hanya mereka yang mau bekerjasama dengan pemerintah  mendapatkan tambahan bayaran f0,30 per hari dalam bentuk tunai. Ketentuan yang baru ini karuan saja ditentang oleh para interni. Di bawah bekas pimpinan anggota PKI, sebuah dewan kampung dibentuk. Sebagai pusatnya, dibentuk Central Raad Digoel (CRD). Pada tanggal 1 Mei 1928 CRD dihancurkan dan seluruh partisipannya diisolasi di Gudang Arang, sebelah selatan Tanah Merah dan tidak berapa lama kemudian, Maret 1929, seluruh interniran tersebut dipindah ke Tanah Tinggi[13]

Pembuangan ribuan orang ke Digul tentu mengundang reaksi dari berbagai pihak. Mohammad Husni Tamrin, anggota Volksraad, misalnya, sering menanyakan masalah Digul di Volksraad. Sayangnya tidak direspon. Pemerintah baru bereaksi setelah adanya artikel M. Van Blankenstein yang terbit pada bulan September-Oktober 1928, di De Nieuwe Rotterdamsche Courant yang berisi tentang korban-korban tidak berdosa yang didigulkan. Secara rinci Blankenstein menuliskan perjalannya ke Boven Digul dan mengisahkan pertemuannya dengan banyak tawanan yang menyampaikan kesan dan pandangannya mengenai ketidakadilan (karena ditahan tidak berdasarkan keputusan pengadilan, hanya berdasar pada exorbitant). Artikel Blankenstein tersebut memicu pemerintah Belanda  turun tangan terhadap masalah Digul dengan mengutus Hillen, Gubernur Jawa Barat dan anggota Raad van Indie, atau Dewan Hindia yang bertugas untuk mengawasi kondisi umum di Digul, mewawancarai interni, serta mengidentifikasi mereka yang bisa dibebaskan.

Hillen dalam laporannya menuliskan bahwa tidak ada sedikitpun bekas petani dan pedagang di Digul yang mengetahui tentang komunisme, PKI, dan Sarekat Rakyat. Dalam laporannya pula, Hillen menyarankan agar pemerintah membebaskan 412 dari 610 interni yang diwawancarainya dengan catatan Tanah Tinggi tetap dipertahankan sebagai kamp pengasingan kedua.  Selain itu, Hillen juga merekomendasikan penutupan Tanah Merah sebagai kamp pengungsian. Menurut Hillen, masa depan Boven Digul  bukan terletak pada wilayahnya yang terisolasi melainkan tanah yang tandus dan malaria yang menjangkiti interniran.

Setelah para interni yang berkelakukan baik dipulangkan, pemukiman di Tanah  Tinggi bisa dihapuskan dan penduduknya bisa digabungkan dengan mereka yang yang bermukim di Tanah Merah. Di tempat pembuangan yang baru proses seleksi harus terus dilanjutkan terhadap mereka yang secara mental berubah menjadi baik, sehingga akhirnya jumlah mereka yang tetap dibiarkan dalam pengasingan bisa dihitung dalam angka puluhan dan tidak dalam jumlah ratusan seperti sekarang. Selanjutnya, barangkali tempat pembuangan yang baru ini bisa dihapuskan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi dan interni sisanya bisa diasingkan dalam kelompok-kelompok kecil di berbagai tempat di kepulauan, di mana mereka bisa tinggal di tengah masyarakat yang apatis terhadap politik[14]

 

Dari laporan Hillen tersebut dapat ditangkap bahwa terdapat usaha untuk menghapus kamp Digul dan menggantikanya dengan kamp pengasingan yang tersebar di hampir wilayah Hindia Belanda. Realisasi dari penelitian Hillen ialah dengan pembebasan 2.199 interaniran. Sayangnya, penutupan kamp Digul tidak dapat terealisasi. Hal ini dikarenakan pergantian gubernur jenderal. Cornelis de Jonge, gubernur jenderal baru, berbeda dengan de Graff, memutuskan untuk mempertahankan Digul sebagai kamp pengasingan.

Pada tahun 1936-1937, pemerintah Belanda mengambil dua keputusan penting terkait dengan kamp pengasingan Digul. Pertama, memutuskan memindahkan Hatta dan Sjahrir dari Digul ke Banda Neira. Hal ini berdasarkan atas kesimpulan bahwa Digul tidak cocok untuk intelektual berpendidikan univesitas. Sebagaimana diungkapkan oleh Residen Maluku pada bulan April 1936, bagi mereka yan tidak cocok berada di bawah rezim Digul karena pendidikan, kemurnian, atau kelahiran mereka maka harus dibuang ke tempat lainnya. Kedua, tidak lama setelah A.W. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer menggantikan de Jonge sebagai gubernur jenderal, kantor penunutut umum pada bulan Agustus melakukan penyelidikan atas situasi 800 eks-Digul dan 2.500 eks-komunis yang baru bebas dari penjara. Hasil penyelidikan menyatakan bahwa 45 eks-Digul dan 180 narapidana PKI masih berada di bawah pengawasan ketat polisi karena ancaman potensial dari mereka terhadap tatanan publik. Penunututt umum menyimpulakan bahwa sudah saatnya untuk melakukan pemulangan terhadap interni namun pada saat yang bersamaan menegaskan bahwa mereka yang berusaha mengembangkan gerakan revolusioner bawah tanah juga tokoh garis keras yang dibuang di Tanah Tinggi tidak akan dibebaskan dari Digul.[15]

 

Mengungsi

Serangan Jepang ke Hindia Belanda langsung mempengaruhi kondisi Digul. Militer yang hadir sejak Boven Digul dibuka, ditarik dan digantikan oleh polisi. Sesudah tentara Jepang masuk Hindia Belanda, hubungan Digul dengan dunia luar terputus. Dengan sendirinya, pengiriman bahan makanan bagi interniran terganggu. Akibatnya, kalau dalam keadaan biasa setiap orang buangan mendapat jatah 18 kg beras sebulan, pada saat itu diturunkan menjadi 12 Kg per bulan hingga hanya 6 Kg per bulan. Untuk mengatasi bahaya kelaparan, pemerintah Boven Digul mengambil keputusan untuk mentransmigrasikan orang-orang buangan ke luar Digul. Perjalanan transmigrasi yang dilakukan oleh para orang buangan yang lebih tepat disebut pengungsian tersebut sangat menyedihkan. Perjalanan tersebut dilakukan kira-kira 6000 orang dan melewati hutan belantara. Terkait dengan transmigrasi ini, Soeparmin, pendiri Sarekat Pelayan Bangsa Indonesia, eksdigulis, mencatat sebagai berikut:

…..karena invansi Jepang itu, kami yang dibuang di Digul diberitahu oleh Hindia Belanda bahwa kami tidak akan lagi menerima kiriman makanan. Oleh karena itu, sebuah rombongan (50 orang), dipimpin oleh kepala desa bernama Munandar, melakukan perjalanan ke Merauke guna mencari tempat bercocok tanam. Setelah itu menyusul rombongan (200 orang, termasuk wanita dan anak-anak) melakukan perjalanan melalui hutan dan rawa ke daerah tanjung dan Bian. Ketika sampai di Tanjung keadaan kami kritis sebab kekurangan beras…[16]

 

Di tengah berlangsungnya Perang Pasifik, penduduk Digul sering menyambut pesawat-pesawat terbang Jepang yang melakukan pengintaian di atas Digul. Mereka mengacuhkan larangan pemerintah dan menyambut pesawat tersebut dengan mengacung-acungkan tangannya.[17]

Kedatangan tentara Australia di Digul  membawa kekhawatiran bagi pemerintah Belanda. Kekhawatiran akan terbongkarnya cara-cara Belanda memperlakukan Digulis mendorong pemerintah Belanda menutup kamp Boven Digul dan mengungsikan seluruh interniran ke Australia. Evakuasi interniran tersebut dipimpin oleh Ch. O. Van der Plas pertengahan tahun 1943.

 

Mogok

Pengasingan ke Australia tidak lantas mematikan semangat eksdigulis. Di bawah payung Sarekat Pelayaran bangsa Indonesia (Sarpelindo) dan Australian Indonesian Association, para eksdigulis membangun kekuatan dan berusaha berjuang dari negari seberang. Puncak perjuangan tersebut ialah pemogokan tanggal 23 Agustus 1945. Sebanyak 1.500 interniran mengadakan demonstrasi besar-besaran dari Darlinghurst ke King Street di Sydney. Hasilnya, Sjahrir segera menyerukan agar seluruh interniran yang ada di Australia pulang kembali ke Indonesia.[18]

 

Jasmerah untuk Digul

Tidak munafik, jika ada suatu tempat yang telah di(ter)lupakan dalam memori kolektif dan perlu kita ingat-ingat lagi, Digul-lah tempat itu. Menurut Abdurrahman Surjomihardjo, ada dua hal yang menyebabkan sejarah Digul cenderung termarginalkan dari ingatan bangsa Indonesia. Pertama, penulis sejarah Hindia Belanda yang karya-karyanya dijadikan sebagai acuan, tidak menempatkan gerakan radikal tahun 1926 sebagai bagian dari pergerakan nasional. Petrus Blumbeger, penulis pertama sejarah pergerakan nasional Indonesia, menempatkan gerakan tersebut sebagai bagian dari komunis internasional. Kedua, adanya subyektivitas atau keberpihakan sejarah yang menempatkan gerakan 1926 sama kedudukannya dengan pemberontakan PKI 1948 dan PKI 1965.

Senasib dengan Digul, eksdigulis pun cenderung dilupakan orang. kendati begitu, mereka (eksdigulis tidak mempermasalahkannya). Willy Mangowal, misalnya, menulis sebagai berikut:

Kebanyakan yang mendapat sebutan “perintis kemerdekaan” adalah mereka yang berasal dari (pembuangan) Digul…. Kami tidak memikirkan, siapa yang pantas atau tidak untuk disebut sebagai pahlawan atau perintis kemerdekaan…[19]

 

Orang boleh lupa akan Digul namun sejarah tetap menyurat bahwa Digul adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan. Alangkah arifnya, meminjam kata-kata Bung Karno, jangan sekali-kali melupakan sejarah (Digul).

 




[1] Disusun guna memenuhi tugas membuat paper mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Pergerakan Nasional.

[2] Orang-orang buangan

[3] Takashi Shiraishi, Dunia Hantu Digoel dalam Hantu Digoel: Politik Pengamanan Politik Zaman Kolonial, (Yogyakarta: LKiS, 2001), Hlm. 14-15.

[4] Abdurahrahman Surjo Mihardjo, “Penempatan Kamp Konsentrasi Digoel dalam Penulisan Sejarah Indonesia”, Prisma Vol. VII, Th. 1988. Hlm. 15. Sebutan Boven Digul sebagai Tanah Merah juga disesuaikan dengan bahasa suku Jair, penduduk asli Boven Digul. Kata Tanah Merah merupakan terjemahan dari sebuah kata dalam bahasa suku Jair, “sokanggo” atau “sokokanggo”. Soko berarti bukit sedangkan kanggo berarti merah. Jadi, tempat tersebut (Boven Digul) oleh suku Jair disebut sebagai “bukit yang tanahnya merah”. Jusuf Mewengkang, “Digulis dan Perlawanan terhadap Kolonialisme”, Prisma Vol. VII Th. 1988. Hlm. 48.

[5] Pembuangan bukanlah sanksi yang dijatuhkan melalui proses hukum (penal sanction) melainkan tindakan administratif, ditetapkan oleh kewenangan isrimewa gubernur jenderal, exorbitant rechten, sehingga siapapun yang dianggap bersalah dapat sewaktu-waktu dihukum.

Boven digul terletak di tepi Sungai Digul yang tingginya hanya 20 meter dari permukaan laut. Jaraknya dari pantai kira-kira 540 km. arus Sungai Digul ini selalu keruh dan didiami berbagai macam buaya. Kapal yang melayarinya hanya dapat menempuh 5 km per jam sehingga untuk mencapai Boven Digul diperlukan waktu paling sedikit 3 hari.

[6] “Digul Takashi Shiraishi tentang Politik Kolonial Tahun 1920-an dan Tahun 1930-an” dalam Mencari demokrasi, ISAI Jakarta; 1999

[7] Takashi Shiraishi, hlm. 1-2.

[8] Jusuf Mewengkeng, Hlm. 49

[9] Loc.Cit

[10] Novel ini bercerita tentang sejarah suatu keluarga di Amerika Latin yang penuh dengan rasa kesepian dan terisolasi

[11] Suwignyo, “Buruh Kereta Api: Perintis Kemerdekaa”, Prisma Vol VII Th. 1988.

[12] Takashi Shiraishi. Hlm. 31-32.

[13] Hal ini terkait dengan insoden yang dilakukan oleh para interni ketika Gubernur Maluku melakukan lawatan ke Gudang Arang. Para interni yang terlibat CRD, ketika kapal yang ditumpangi Gubernur Maluku merapat, Berdiri memunggungi sungai dengan celana sengaja diturunkan, dan memberi sambutan dengan pantat telanjang. Tindakan para interni tersebut dianggap sebagai pelecehan kepada gubernur.

[14] Ibid, Hlm. 12.

[15] Ibid, Hlm. 15-16.

[16] Soeparmin. “Dibuang ke Digul, Mogok di Australia”, Prisma Vol VII Th. 1988, Hlm.31.

[17] Jusuf mewengkeng. Hlm 54.

[18] Willy Mangowal,”Menjuangkan Kemerdekaan dari Seberang”, Prisma Vol VII Th. 1988.

[19]  Prisma Vol VII Th. 1988, Hlm. 37.

Januari 15, 2008. essay. Tinggalkan komentar.