MENELUSUR JEJAK PERJUANGAN  PI (PERHIMPUNAN INDONESIA)

 

Sejarah Indonesia adalah sejarah pemudanya.

Benedict Anderson

 

Bukan suatu hal yang salah kiranya jika pendapat Benedict Anderson tersebut dikaitkan dengan sejarah panjang panjang Indonesia dimana pemuda selalu menjadi aktor dalam setiap langkah dan peristiwa penting di Indonesia. Herbert Feith, salah seorang tokoh yang juga mengkaji tentang Indonesia, juga menyatakan bahwa bahwa pemikiran politik modern (pemuda) diawali dengan bangkitnya nasionalisme modern. Hal itu dimulai antara tahun 1900-an dan 1910-an dengan munculnya sekelompok mahasiswa dan cendekiawan muda yang memandang dunia modern sebagai tantangan terhadap masyarakat dan menganggap mereka sebagai pemimpin potensial di masa yang akan datang.[1]

Meminjam kata-kata Emile Durkheim, nasionalisme, mulai era 1900-an dan 1910-an itulah nasionalisme berkembang menjadi agama baru sehingga dalam tahun-tahun 1920-an, jumlah mereka (pemuda) meningkat agak pesat. Begitu pun halnya dengan alienasi mereka terhadap kekuasaan kolonial.

Adalah PI (Perhimpunan Indonesia), salah satu kelompok organisasi pemuda yang turut mewarnai sejarah pergerakan nasional Indonesia. Berbeda dengan organisasi kepemudaan lainnya, organisasi yang lahir dengan nama Indische Vereniging tersebut, tidak lahir dan tumbuh di Indonesia, melainkan di Den Haag, Belanda.[2]

Sejarah dan eksistensi PI penting untuk dibicarakan. Tidak saja karena organisasi ini merupakan pelopor gerakan radikalisme di kalangan pemuda dengan semboyan terkenal mereka “Indonesia merdeka, Sekarang!” tetapi juga keberanian mereka mengubah konsepsi Indonesia. Tidak lagi sebagai ikatan geografis maupun antropogis untuk menyebut suatu wilayah kekuasaan Belanda yang terkenal dengan rempah-rempahnya: Hindia Belanda, Indonesia, oleh PI, telah diubah menjadi suatu konsepsi politik. Sayangnya, PI cenderung dilupakan dari memori kolektif bangsa Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh Taufik Abdullah (Sartono Kartodirdjo, 2005:XVII), konsepsi manifesto politik cenderung dianggap sebagai mitos bangsa. Kecenderungan, berbicara tentang pergerakan pemuda ataupun nasionalisme serta persatuan dan kesatuan bangsa adalah berbicara tentang tentang Sumpah Pemuda 1928. Sama sekali tidak menyinggung PI yang jelas-jelas menjadikan “Indonesia” tidak lagi sebagai sebatas pengakuan fundamental –bangsa itu sesungguhnya masih dalam pembentukkan- melainkan sudah menjadi realitas nyata. Ahmad Syafii Maarif bahkan menyatakan bahwa keputusan pemerintah menjadikan tanggal 20 Mei sebagai hari kebangkitan nasional  untuk memperingati hari kelahiran Boedi Oetomo adalah ahistoris dan cacat. Guru besar Sejarah tersebut juga mengungkapkan bahwa manifesto politiklah yang seharusnya dijadikan sebagai penanda kebangkitan nasional Indonesia.[3]

Tidak bermaksud untuk menggugat pemalsuan sejarah bangsa, tulisan di bawah ini hanya sekadar untuk mengingatkan kembali mengenai PI utamanya menyangkut tentang manifesto politik dan eksistensi perjuangan PI dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia.

 

Indische Vereniging

Berdirinya PI berawal dari didirikannya Indiche Vereniging tahun 1908 di Den Haag, Belanda. Organisasi ini bersifat moderat dan berperan sebagai perkumpulan sosial mahasiswa Indonesia di Belanda untuk memperbincangkan masalah dan persoalan tanah air. Sartono Kartodirdjo (1993:149) menyatakan bahwa kelahiran organisasi sosial di kalangan pemuda Indonesia yang tidak lain merupakan produk Politik Etis van Deventer tersebut kecenderungannya lebih sebagai perasaan senasib dan sepenanggungan sebagai minoritas di tengah-tengah masyarakat asing. Oleh karena itu, dengan melepas semua atribut etnis mereka (pemuda) bergaul, berkumpul, dan bersatu.

Memasuki  tahun 1913, ditandai dengan masuknya tokoh Indische Partij yakni Ki Hajar Dewantara, dr. Cipo Mangoen Koesoemo, dan Douwes Dekker, arah Indische Vereniging berubah. Sartono Kartodirdjo dalam Pengantar Sejarah Indonesia Bari: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme mengungkapkan bahwa perubahan arah sikap Indische Vereniging  tersebut dilatarbelakangi  oleh adanya kesadaran bahwa aristrokat merupakan suatu alat bagi Belanda mengeksploitasi Hindia Belanda. [4]

Di bawah kepemimpinan Iwa Koesoema Soemantri, Indische Vereniging mengukuhkan tiga asas pokok utama organisasi. Ketiga pokok organisasi tersebut ialah Indonesia menentukan nasibnya sendiri, kemampuan dan kekuatan sendiri, serta persatuan dalam menghadapi Belanda. Selanjutnya, organisasi yang juga bergerak lewat surat kabar Hindia Poetra tersebut seringkali mengadakan perbandingan. Ada empat hal yang senantiasa dibahas dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Indische Vereniging. Pertama, kehidupan ekonomi bagi negara merdeka. kedua, tindakan tidak adil Belanda di Hindia Belanda. Ketiga, perubahan struktur pemerintahan Indonesia sebagaimana yang dijanjikan dalam dalam November Bilofte. Keempat, Deklarasi Of Human Right yang berisi tentang kekebasan suatu bangsa untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri.

Memasuki tahun 1923, Douwes Dekker, memberikan saran penting bagi Indische Vereniging. Menurut pentolan Indische Partij tersebut, kata-kata belanda dalam yang melekat dalam nama organisasi kemahasiswaan pemuda-pemuda yang belajar di Belanda tersebut kecenderungannya menyisihkan pemuda-pemuda tersebut sebagai sekelompok yang terasing dan inklusif. Oleh karena itu, demi memberikan kesan eksklusif, nama “Indische Vereniging” diubah menjadi PI (Pehimpoenan Indonesia-dalam ejaan sekarang: Perhimpunan Indonesia). Perubahan nama organisasi juga diikuti dengan perubahan arah gerakan organisasi. Tidak lagi sebagai organisasi sosial, PI lebih cenderung berhaluan politik. Hal ini sebagaimana termahtub dalam manifesto politik PI. Tidak hanya itu, semangat nasionalis pun bangkit ditandai dengan perubahan nama corong PI dari nama semula Hindia Poetra menjadi  Indonesia Merdeka dengan semboyan terkenal “ Indonesia Merdeka, sekarang!”.

 

Manifesto Politik PI

SUMPAH PEMUDA

Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia

Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa sat, bangsa Indonesia

Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia

 

Tujuh puluh sembilan yang lalu, rumusan resolusi hasil pemikiran Moh. Yamin tersebut dibacakan Sugondo, ketua konggres, dalam Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini menandai ikrar kesatuan nusa bangsa, dan bahasa: Indonesia, sekaligus menanggalkan seragam etnis di kalangan pemuda. Akan tetapi (siapa sangka), dari kacamata sejarah, pengakuan akan keseragaman yang selalu didengung-dengungkan (orang) sebagai salah satu tanda kelahiran kesadaran persatuan pemuda tersebut cacat. Terlambat tiga tahun. Pada tahun 1925, PI telah terlebih dahulu mencanangkannya. Bahkan telah merumuskan konsepsi mengenai keindonesiaan. Hal ini dapat disaksikan dari kesaksian Ali Sastroamidjojo dalam oto biografinya.

Kesadaran kebangsaan saya baru sampai pada taraf kesukuan Jawa. Dari sebab itu turut mengalami saat-saat peralihan radikal dalam perkembangan Indische Vereniging ….. Indische Vereniging yang terjadi di Den Haag itu menyebabkan perubahan mental yang radikal pula di dalam jiwaku. Dengan segera menipislah perasaan kesukuan Jawa di dalam hatiku. Perasaan dan kesadaran baru segera tumbuh. Saya mulai sadar bahwa saya tidak termasuk golongan suku Jawa, melainkan sebagai sebagian daripada suatu bangsa besar, ialah bangsa Indonesia! sebagai bangsa Indonesia itu, saya bukan inlander, inheemse atau bumi putera lagi, melainkan orang Indonesia yang mempunyai tanah air dengan nama baru: Indonesia!….. segala pikiran dan perbuatan kami yang sedang belajar di berbagai universitas di negeri Belanda ditujukan kepada mencapai realisasi daripada perasaan dan kesadaran keindonesiaan itu.[5]

 

Selain memaklumkan nama organisasi yang baru, peringatan ulang tahun Indische Vereniging XV juga ditandai dengan perubahan kepengurusan. Di bawah ini merupakan stuktur  kepengurusan PI per 1923[6].

Ketua                     : Soekiman Wirjosandjojo

Wakil Ketua           : Mononutu

Sekretaris I : Soerono

Sekretaris II           : Soenarjo

Bendahara I            : Moh. Hatta

Bendahara II          : Moh. Masif

Komisaris               : Amir, Boediharto, Moh. Joesoef

 Peringatan ulang tahun organisasi tersebut  sekaligus menginventaris permasalahan-permasalahan dasar  menyangkut eksistensi Hindia Belanda. Ada tiga masalah dasar yan berhasil diinventaris. Pertama, hanya Indonesia yang bersatu serta mengenyam perbedaan yang mampu mematahkan kekuatan penguasa yang menjajah. Tujuan bersama, ialah pembebasan Indonesia berdasarkan kesadaran dan bertumpu pada kekuatan aksi masa nasionalis. Kedua, dalam setiap masalah tata negara kolonial yang mendomonasi ialah perlawanan kepentingan antara penjajah dan yang dijajah. Ketiga, keikutsertaan semua lapisan masyarakat dalam perjuangan pembebasan yang mendominasi dalam perjuangan ilah bnerlaannya kepentingan yang menjajah dan yang dijajah.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut diatas, maka muncul pernyataan PI yang akhirnya dikenal sebagai manifesto politik PI. Pernyataan tersebut berbunyi sebagai berikut:

1.      Masa depan bangsa Indonesia hanya semata-mata yang dalam pembentukan struktur pemerintahan sendiri dapat dipertanggungjawabkan oleh bangsa Indonesia

2.      Untuk mencapai cita-cita itu setiap orang menurut kemampuan serta memurut kekuatan serta kecakapannya diusahakan tanpa bantuan pihak manapun

3.      Untuk mencapai tujuan bersama itu esmua unsur atau lapisan masyarakat perlu bekerjasama seerat-eratnya.

Peran PI dalam pergerakan nasional Indonesia dapat dilihat dari keberhasilan rencana kerja yang disususn oleh PI. Adapun rencana kerja yang telah berhasil tersebut ialah sebagai berikut:

1.      Melancarkan propaganda secara intensif dasar-dasar PI (baca: manifesto politik) terutama di Indonesia

2.      Menarik perhatian dunia internasional terhadap permasalahan Indonesia

3.      Meningkatkan pehatian para anggota terhadap persoalan internasional.

 

Manifesto politik yang dideklarasikan oleh PI telah berhasil menempatkan PI di atas organisasi-organisasi lainnya. Identifikasi masalah kolonial secara tegas dan tajam telah memungkinkan PI merumuskan tujuan politiknya yang radikal dan revolusioner. Selain itu, himbauan PI atas solidaritas nasional semakin memperkuat kedudukan organisasi tersebut sebagai pemimpin pergerakan. Oleh karena itu, otoritas PI dalam berbagai organisasi pun tidak kecil. Hal iti misalnya tampak dari kesepakatan PI dengan PKI (Partai komunis Indonesia). pertama, PKI mengakui dan tunduk kepada pimpinan PI serta berjanji tidak melakukan oposisi terhadap usaha-usaha PI. Terakhir, PI sebagai partai nasional bertanggung jawab penuh atas perjuangan nasional. [7]

Tidak saja melakukan perjuangan di Indonesia, di kalangan internasional pun PI memainkan perannya dengan melakukan propaganda bagi perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme antara lain dengan menghadiri pertemuan  dari Perkumpulan Studi Peradaban di Paris 1925 dan rapat Liga Antikolonialisme di Brussel 1927. Selain itu, PI juga melakukan kontak dengan All National Congress yang memegang peranan penting dalam perjuangan bangsa India melawan kolonialisme Inggris. Terpenting, PI mulai mengarahkan arah politiknya ke Indonesia dengan membangunkan pelajar-pelajar di Indonesia tentang kesadaran keindonesiaan. Cara yang dilakukan PI ialah dengan “menyusup” organisasi-organisasi pergerakan di Hindia Belanda guna mengembangkan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam mengusir imperialisme.

Tidak hanya berkecimpung di dunia politik, PI juga turut mendirikan SC (Studi Club). Hal tersebut sekaligus untuk menyamaran kegiatan-kegiatan PI dari pengawasan polisi terhadap gerak-gerik PI. SC yang pertama didirikan adalah SC Surabaya yang dipelopori oleh dr. Soetomo. SC yang berdiri Juni 1924 tersebut memiliki dua tujuan utama yakni mendorong kaum terpelajar pribumi ke arah keinsyafan persatuan dan kesatuan serta mengajak kaum terpelajar  untuk bekerja secara konstruksional dengan cara membahas persoalan-persoalan nasional dan sosial Hindia Belanda. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh SC Surabaya antara lain mendirikan Vrouentehuis yakni rumah-rumah yang menampung wanita yang “tersesat” (baca: pelacur) dan Weefschool yakni sekolah yang mengajarkan cara-cara menenun.

Kegiatan-kegiatan SC Surabaya tersebut juga diikuti oleh di kota-kota lain semisal Yogyakarta, Solo, dan Bandung. Pada tahun 1926, ketika PI dipimpin oleh Soekiman, PI mengirimkan pengurus hariannya ke Moskow untuk meminta politik eenheidsfront atau politik front persatuan yang dilangsungkan oleh pihak-pihak komitern di Moskow dengan semboyan “kaum proletar di seluruh dunia, bersatulah”.

Sekembalinya dari Moskow, pengurus harian PI mencanangkan organisasi yang diberi nama Liga Anti Imperialisme pada tahun 1927. Secara bersamaan, dalam tahun tersebut, diadakan konferensi di Brussel mentang imperialisme. Dalam konggres tersebu, PI mengirimkan Moh. Hatta, Nazir Pamuntjak, dan Ahmad Soebardjo sebagai delegasi.

Kontak PI dengan buruh membuat PI dimasukkan dalam daftar organisasi berbahaya bagi pemerintah Hindia Belanda. Dalam tahun yang sama, 1927, pemerintah Hindia Belanda bertindak dan menangkap beberapa tokoh PI sepeti Moh. Hatta, Nazir Pamuntjak, dan Ali Sastroamidjojo. Berhubung terbukti tidak bersalah, ketiga tokoh tersebut dibebaskan tanggal 22 Maret 1928.

Memasuki periode selanjutnya, banyak tokoh-tokoh PI yang berinfiltrasi ke dalam organisasi lain.  Pada akhirnya, dengan dimulainya fase bertahan pasca demonstrasi PKI 1926/1927, bersama organisasi politik pergerakan lainnya, PI berinfiltrasi ke dalam GAPI (Gabungan Politik Indonesia).

Pemalsuan sejarah memang bukanlah hal hal yang asing lagi. Namun kiranya sejarah jugalah yang akan menyurat dan menggurat perjalanan sang waktu. Pun demikian dengan PI. Dilupakan tidakberarti hilang. Dikenang tidak lantas senantiasa terkenang.

 




[1] suara-pemuda.com/?pilih=lihat&id+14-38k. Diakses tanggal 22 November 2007 pukul 20:40 WIB.

[2] Tumbuhnya kaum terdidik di Belanda tersebut tidak bisa di lepaskan dari pengaruh kebijakan Politik Etis hasil pemikiran Conrad Theodore van Deventer, utamanya kebijakan yang berisi tentang kebebasan pendidikan bagi kalangan keturunan aristrokrat Hindia Belanda.

[3] Ahmad Syafii Maarif. Kesaksian Ali Sastro Amidjojo: Gugatan Hari Kebangkitan Nasional. www.suara muslim.net/more.php?id=5601_0_1_0_M. Diakses tanggal 22 November 2007 pukul 20:30 WIB.

Belum jelas kapan manifesto politik PI di deklarasikan. Ali Sastoamidjojo menyebut tahun 1923, Mohammad Hatta tahun 1922, sementara Taufik Abdullah menyebut pertengahan 1923 sebagai waktu pendleklarasian manifesto politik yang menandai lahirnya radikalisme PI.

[4] Sartono Kartodirdjo. 1993. Pengantar Sejarah Indonesia Bari: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 150.

[5]Ahmad Syafii Maarif. Kesaksian Ali Sastro Amidjojo: Gugatan Hari Kebangkitan Nasional. www.suara muslim.net/more.php?id=5601_0_1_0_M. Diakses tanggal 22 November 2007 pukul 20:30 WIB.

 

[6] Sartono Kartodirdjo. 2005. Sejak Indische sampai Indonesia. Jakarta: Kompas. Hlm. 8.

[7] Sayangnya kontrak ini ditiadakan oleh semaun tahun 1926. Alasannya kontrak politik tersebut tidak sesuai dengan pendirian kaum komunis yakni bahwa kaum pekerjalah yang harus menjadi avant guarde (pelopor) dari seluruh rakyat revolusioner.

Januari 15, 2008. essay.

Tinggalkan sebuah Komentar

Be the first to comment!

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback URI

%d blogger menyukai ini: