Dinamika Kedudukan Perempuan Indonesia

Banjak orang jang tidak mengerti soal wanita itu soal jang amat penting. Soal wanita adalah soal-masjarakat.

Soekarno

Kekerasan dan perempuan bagaimanakan dua sisi mata uang yang tidak senantiasa bertautan. Penganiayaan, pemerkosaan, pembantaian, hingga perdagangan perempuan seolah bukan suguhan asing. Sedemikian seringnya, hingga seolah sudah menjadi jajanan garing bagi masyarakat.

Reformasi sebagai era baru dalam dunia pemerintahan Indonesia tidak juga membawa angin perubahan yang berarti bagi perempuan. Alih-alih menaikkan harkat dan martabat, sejarah kelahiran reformasi malah meminta tumbal atas perempuan. Laporan tim relawan kemanusiaan Tragedi Mei 1998 menyebutkan bahwa dalam waktu dua hari (12-13 Mei 1998), reformasi telah memakan 168 perempuan sebagai korban perkorsaan massal. Tidak hanya itu, tim relawan kemanusiaan pimpinan Romo Sandyawan tersebut juga mengungkapkan kejahatan terorganisasi terhadap kekerasan yang menimpa perempuan pada masa tersebut.[2]

Sejarah kepemimpinan Megawati Soekarno Putri dalam pemerintahan Indonesia jauh bisa dikatakan mampu mewakili kepentingan perempuan secara keseluruhan. Ketentuan mengenai kuota 30% bagi perempuan dalam pemerintahan, khususnya dalam bidang legislatif, pun terasa jauh panggang dari api. Keterlibatan perempuan dalam pemerintahan semata-mata hanya didasarkan nominal bahwa populasi perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Sama sekali tidak menyentuh kesadaran bahwa politik dan perempuan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Padahal, jika ditilik secara mendalam, jauh ribuan tahun yang lalu, pada tahun 31 SM, sejarah telah mencatat bahwa Meryet Nit dengan kekuatan politiknya mampu mengukuhkan dirinya sebagai penguasa perempuan di Mesir.

Perempuan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:855), merupakan orang yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Irwan Abdullah dalam artikel Dari Domestik ke Publik: Jalan Panjang Pencarian Identitas Perempuan, mengungkapkan bahwa perempuan secara langsung menunjuk kepada salah satu dari dua jenis kelamin, meskipun di dalam kehidupan sosial selalu dinilai sebagai the other sex yang sangat mentukan mode representasi sosial mengenai satus dan peran perempuan.

Dipungkiri maupun tidak, perempuan, dalam masyarakat selalu ditempatkan di bawah laki-laki. Dari masa ke masa, perempuan selalu dikotomikan sebagai warga kelas dua yang keberadaannya tidak diperhitungkan. Tulisan di bawah ini berusaha mengkaji perempuan dari perspektif sosial, ekonomi, politik, dan HAM terutama selama perode pergerakan nasional (1928-1945).

I

Secara biologis, perempuan dan laki-laki memang berbeda. akan tetapi, sebagai makhluk jasmani dan rohani, perempuan dilengkapi dengan akal budi dan kehendak kebebasan yang tidak berbeda dengan laki-laki. Semestinya, berdasarkan hal tersebut, perempuan mendapat perlakuan atau hak yang sama dengan laki-laki. Kenyataannya, perempuan acap diposisikan sebagai warga kelas dua dalam masyarakat. Dikotomi perempuan sebagai warga kelas dua bukanlah hal yang baru dalam masyarakat. Sejarah mencatat bahwa praktek tersebut sudah berlangsung sejak zaman palaelitikum.

Perempuan, Jawa khususnya, selalu didentikkan dengan 3M yakni macak (berhias untuk menyenangkan suami), manak (melahirkan), dan masak (menyiapkan makanan bagi keluarga). Hal ini tidak begitu jauh dengan konsep perempuan Jerman pada masa pemerintahan fasis yang selalu diindentikkan dengan 3K yakni kinder (anak-anak), kuche (dapur), dan kirche (gereja). Terkait dengan hal ini, perempuan bisa dikatakan hanya diposisikan sebagai kanca wingking (teman di belakang) bagi laki-laki. Surat Kartini kepada kepada Stella cukup memperlihatkan bagaimana perempuan hanya dibekali pengetahuan seputar dapur, sumur, dan kasur. Masyarakat sama sekali tidak memberikan kesempatan pendidikan bagi perempuan. Alih-alihditempatkan diposisi yang setara dengan laki-laki, perempuan juga sama sekali tidak dilibatkan dalam politik.

Jalan kehidupan gadis Jawa itu sudah dibatasi dan diatur menurut pola tertentu. Kami tidak boleh mempunyai cita-cita. Satu-satunya impian yang boleh kandung ialah: hari ini atau besok dijadikan istri yang kesekian dari seorang pria! Saya tantang siapa saja yang dapat membantah ini! dalam masyarakat Jawa persetujuan pihak wanita tidak perlu. Ia juga tidak perlu dalam upacara akad nikah….[3]

Kebiasaan menjodohkan anak sebelum yang bersangkutan memiliki pemahaman tentang perkawinan juga merupakan kejahatan sosial masyarakat terhadap perempuan. Pingitan yang diterapkan bagi gadis yang memasuki usia dua belas tahun sebagai persiapan menjelang pernikahan pun tidak ada bedanya dengan belenggu yang memenjarakan perempuan Indonesia.

Poetri Mahardika adalah organisasi perempuan pertama yang memperjuangkan kedudukan perempuan untuk mendapat posisi setara dengan laki-laki. Melalui pers, organisasi perempuan bagian dari Budi Utomo tersebut mengulas tentang perkawinan anak-anak dan permaduan[4].

Memasuki era 1920-an, kedudukan sosial perempuan dalam perkawinan, keluarga, dan peningkatan kecakapan hidup sebagai ibu dan pengelola rumah tangga menjadi titik utama pergerakan perempuan. Terkait dengan hal ini, banyak usaha perbaikan pendidikan kepandaian puteri bermunculan. Kartini, misalnya, tidak hanya mengajarkan kepandaian kerumahtanggaan, dia juga mengajarkan bagaiman menjadi seorang istri dan ibu yang baik. Tidak semata-mata swarga nunut, nraka kathut.

Istri Sedar, organisasi perempuan yang berdiri tanggal 22 Maret 1930 di Bandung, di awal-awal berdirinya juga menitik beratkan pada perbaikan kedudukan sosial perempuan dalam masyarakat. Secara gamblang, Istri Sedar menuntut kesetaraan hak dan kedudukan antara perempuan dengan laki-laki. Hal ini terlihat dari tujuan organisasi yakni “mencapai persamaan hak dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam pergaulan hidup umum di Indonesia berhubung dengan kemajuan sejati dari bangsa Indonesia”. Dalam usahanya mencapai tujuan, Istri Sedar mencantumkan poin pengajaran dan pendidikan berdasarkan pada kemanusiaan dan saling mencintai satu sama lain pada perempuan Indonesia. perihal pendidikan, Istri Sedar berpendapat bahwa pendidikan semata-mata bukan milik laki-laki. Baik laki-laki membutuhkan pendidikan tanpa terkecuali.

Perbaikan kedudukan sosial perempuan dalam politik semakin kuat manakala Istri Sedar membentuk tiga komisi alam organisasi guna mengatasi problem sosial yang dialami oleh perempuan. Ketiga komisi tersebut ialah Komisi Besar untuk Kursus, Komisi Besar untuk Sekolah, dan Komisi Besar untuk Penyelidikan Pekerjaan Perempuan Indonesia. Melalui Komisi Besar untuk Sekolah Istri Sedar memajukan pendidikan nasional bagi anak dan kaum perempuan melalui pendidikan sekolah dan pemberantasan buta huruf seta pelajaran mengenai pengetahuan umum. Selain itu, selain itu, Komisi Besar untuk Sekolah juga mengusahakan pengajaran di tiap cabang Istri Sedar. Adapun materi pengajarannya meliputi bahasa Belanda, kemampuan membaca, menyulam, menjahit, dan keterampilan lain. Nasib buruh perempuan sebagai korban lain dikotomi sosial erempuan merupakan titik pusat dari Komisi Penyelidikan Pekerjaan Perempuan.

Pada tahun 1937, pemerintah mengeluarkan rencana ordononasi mengenai perkawinan. Meskipun baru terbatas rencana, ordonansi yang tesebut mempunyai arti penting bagi kedudukan sosial perempuan di dalam masyarakat. Setidaknya, melalui rencana ordonansi tersebut, perempuan tidak lagi ditempatkan sebagai batur dalam rumah tangga melainkan sepenuhnya manusia. Akan tetapi, tidak semua pasal-pasal rencana ordonansi perkawinan tersebut menguntungkan perempuan. Istri Sedar, misalnya, mengkritik pasal 16, 26, 27, dan 29. Dalam pasal 16, diatur bahwa anak-anak dari perkawinan kedua memiliki hak yang sama dari perkwinan yang sah. Menurut Istri Sedar, pasal tersebut sama sekali tidak memberikan perlindungan kepada istri dan anak-anak dari perkawinan yang sah. pasal 26 yang berbunyi “istri yang telah dicerai dan berada dalam kekurangan tidak dapat diberikan tunjangan lagi” Menurut Istri Sedar juga menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan. Istri Sedar, terkait dengan rencana ordonansi perkawinan yang ditujukan untuk memperbaiki kedudukan sosial perempuan, mengusulkan bahwa penentuan hak perwalian atas anak sebaiknya diserahkan kepada hakim (pengadilan) bukan didasarkan atas hukum adat.

II

Praktek dikotomi perempuan dalam bidang ekonomi sebenarnya telah berjalan ribuan tahun yang lalu yakni sejak zaman palaelitikum. Laki-laki bertugas untuk berburu sementara perempuan di rumah mengasuh anak-anak dan mencukupi kebutuhan keluarga.

Dalam masyarakat Jawa, terdapat doktrin bahwasanya peran pempuan yang utama adalah di sekitar rumah tangga sebagai ibu dan dan istri. Selain itu, perempuan juga digambarkan tidak punya daya berpikir tinggi dan tidak memiliki kemampuan spritual sehingga tidak dapat menduduki jabatan-jabatan yang strategis dalam masyarakat.

Pemerintah Hindia Belanda pun tidak mendikotomikan perempuan. Dengan alasan bahwa perempuan tidak bisa dan tidak seharusnya bekerja untuk mendapatkan upah, pemerintah Hindia Belanda membatasi jumlah tenaga kerja perempuan. Hasilnya, disektor perkebunan misalnya, terdapat kesenjangan yang sangat tinggi jumlah tenaga kerja perempuan dengan laki-laki yakni berbanding 1:10. selain mengalami dikotomi dalam memperoleh kesempatan kerja, perempuan juga mendapat perlakuan yang tidak adil dalam sistem upah di perkebunan. Pengupahan per jam untuk buruh laki-laki berkisar antara 3-4 sen. Hal itu sangat kontras dengan upah yang didapat buruh perempuan dalam perjamnya yakni 2-3 sen. Alhasil, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, perempuan terpaksa mempekerjakan anak-anaknya. Tabel upah buruh perkebunan di perkebunan Sumatera Timur di bawah ini kiranya dapat menjadi bukti lemahnya posisi tawar perempuan dalam bidang ekonomi.

Upah Buruh di Perkebunan Sumatera Timur 1913-1940

dan Sen per Hari

Tahun

Upah Buruh Laki-Laki

Upah Buruh Perempuan

1913

43

33

1920

54

42

1925

52

42

1930

58

44

1935

49

30

1940

52

29

Munculnya organisasi pergerakan perempuan sedikit membawa pengaruh yang berarti dalam meminimaliasasi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Keterampilan-keterampilan yang diperoleh perempuan mendorong perempuan untuk mendapat pengahasilan sendiri tanpa nadah suami dan bekerja di perkebunan. Terkait dengan hal ini, perempuan telah menempatkan diri mereka dalam kedudukan yang lebih baik dibandingkan dengan msa-masa sebelumnya.

Masuknya Jepang ke Indonesia per 1943 menghantarkan perempuan dalam kemerosotan ekonomi. Perempuan ditempatkan sebagai buruh perkebunan juga menjalani tanam paksa jarak.

III

Politik diartikan sebagai suatu kepandaian untuk mengurus negeri. Peran perempuan dalam bidang politik tidak bisa dinafikkan begitu saja. Sejarah telah mencatat bahwa di Mesir Kuno, pada tahun 31 SM telah ada pemimpin perempuan yakni Meryet Nit. Pada tahun 2 SM, muncul Cleopatra yang dengan kharismannya telah berhasil menundukkan laki-laki penguasa dunia. St. Joan of Arch pun tak mau ketinggalan dengan laki-laki. Ia menjadi panglima perang dalam Perang 100 Tahun. Sayangnya, bidang ini pun masih juga melakukan praktek dikotomi terhadap perempuan. Alih-alih dilibatkan dalam setiap pengambilan pendapat, dalam pesta-pesta yan melibatkan khalayak ramai pun perempuan diharamkan terlibat .

Kedudukan perempuan Indonesia di bidang politik pada masa pergerakan nasional mulai bertunas pada tahun 1938 yang ditandai dengan pemberian untuk dipilih (passief Kiesrecht) kepada perempuan. Sehubungan dengan itu, dipilih empat perempuan sebagai anggota Dewan Kota (Gementee Raad). Keempat perempuan tersebut ialah Ny. Emma Puradiredja, Ny. Sri Oemayati, Ny. Sunaryo Mangun Puspita, dan Ny. Siti Sundari Sudirman. Selain dietempatkan sebagai anggota legislatif, perempuan juga dilibatkan oleh pemerintah dalam urun pendapat. Ketika Komii Visman dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1941 untuk menyelidiki keinginan-keinginan Indonesia akan perubahan tatanegara, pemerintah Hindia Belanda memintapendapat kepada dua orang perempuan yakni Ny. Sunarjo Mangunpuspita (menuntut Indonesia berpalemen) dan Ny. Sri Mangunsarkoro (menuntut Indonesia merdeka).

Memasuki Juli 1941, perempuan semakin diperhitungkan dalam politik. Bersama GAPI (Gabungan Politik Indonesia), tokoh-tokoh perempuan pada masa ini menolak rancangan ordonansi wajib militer terbatas yang ditawarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Alasannya, Perang Dunia sudah diambang pintu dan jika poltik wajib militer diadakan maka berarti putra-putra Indonesia yang baru atau sedang dilatih harus berhadapan dengan tentara Jepang yang jauh lebih tangguh dibandingkan dengan tentara Hindia Belanda.

Usaha perjuangan perempuan memperoleh kesetaraan di bidang politik mencapai puncaknya pada detik-detik terakhir pemerintahan Hindia Belanda. Perempuan dengan berani mengeluarkan mosi kepada pemerintah dan telegram kepada Dewan Rakyat yang isinya menuntut hak untuk memilih Anggota Dewan Kota dan Dewan Rakyat diberikan juga kepada perempuan (acktief kiesrecht).

Pada masa Jepang, perempuan hampir tidak dilibatkan dalam proses politik. Hal ini dapat dimengerti karena Jepang sendiri mematikan semua kegiatan yang menjurus ke arah politik. Terkait dengan politik, perempuan semata-mata hanya ditempatkan sebagai alat untuk menyebarkan propaganda Jepang.

IV

Pingitan merupakan salah satu hal yang perlakuan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang paling mencolok bagi perempuan. Tidak dipungkiri, perempuan hanya dijadikan obyek tanpa diberi kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri.

Larangan keterlibatan perempuan dalam perwalian pun tidak ada bedanya dengan belenggu yang terus memenjarakan perempuan sebagai warga negara kelas dua. Pendeknya, sekali-kali, perempuan sama sekali tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka kecap. Pembatasan dibidang ekonomi, sosial, dan politik merupakan implementasi nyata bagaimana perempuan hanya dijadikan imbuh-imbuh dalam masyarakat.

Munculnya organisasi perempuan pada masa pergerakan nasional memang sedikit membawa pengaruh bagi perbaikan HAM perempuan. Gerakan yang dimotori Istri Sedar, misalnya, sedikit menempatkan wanita memperoleh kesetaraan dalam bidang politik.

Pendudukan Jepang bisa dikatakan merupakan potret buram sejarah HAM perempuan. Perempuan, selama pemerintahan Jepang, semata-mata dijadikan obyek seksual. Perkosaan merajalela. Tidak memandang tempat dan waktu. Praktek Jughun Ianfu pun semakin menempatkan perempuan pada posisi yang ringkih.

Kajian mengenai perempuan memang menarik untuk dibahas. Bangsa yang besar semata-mata bukan takdir melainkan ditentukan sejauhmana peran perempuan dalam partisipasi kenegaraan. Seorang pemimpin besar pun tidak serta merta lahir, melalui rahim perempuan pemimpin-pemimpin lahir dan didik. Oleh karena itu, tidak salah kiranya, sebelum memajukan bangsa, akan lebih baik apabila majukan dulu perempuan-perempuan bangsa tersebut!


[1] Latihan menulis tentang perempuan.

[2] Tempo edisi 6-12 Oktober 1998.

[3] Siti Soemandari Soeroto, Kartini, Sebuah Biografi, (Jakarta: Gunung Agung, 1979), hlm.56.

[4] Sejarah kemunculan pergerakan perempuan di Hindia Belanda ditandai dengan gencarnya tulisan pers yang memuat tentang potret buram perempuan Hindia Belanda. Insulinde, Putri Hindia, Wanito Sworo, dan Surat Kabar Poetri Mahardika adalah beberapa media yang digunakan oleh perempuan untuk menyuarakan hak-hak perempuan.

Januari 15, 2008. essay.

Tinggalkan sebuah Komentar

Be the first to comment!

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback URI

%d blogger menyukai ini: